IBC, PELALAWAN – Pengurus lembaga adat Melayu Riau kab Pelalawan (LAMR) dengan para Bathin, gandeng Jikalahari (jaringan kerja penyelamat hutan Riau) bahas percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat.

Menurut ketua LAMR Pelalawan, Datuk Tengku Zulmizan seperti yang disampaikan oleh Staf Advokasi dan Kampanye Jikalahari, Aldo mengatakan bahwa Ranperda terkait masyarakat adat sebetulnya sudah ada sejak dimasa kepemerintahan bupati HM. Harris.

“Kata belio Tengku Zulmizan sebenarnya ranperda itu sudah selesai pada masa bupati HM. Harris. Cuman belum jadi Perbupnya,” katanya menirukan ucapan Tengku Zulmizan kepada biro IBC Pelalawan saat diwawancarai disela-sela acara pada Minggu (4/4/2021) siang tadi,

Lambannya percepatan pembuatan Perda tersebut diyakini penyebab konflik antara masyarakat adat dengan korporasi di Pelalawan tidak kunjung selesai dan cenderung merugikan masyarakat adat.

Dalam pemaparan Koordinator Jikalahari, Made Ali dihadapan tokoh Perbathinan LAMR Pelalawan merekomendasikan kepada pemangku adat untuk segera membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus dengan melibatkan ahli akademisi dan praktisi untuk mempercepat “pengukuhan atau pengakuan masyarakat hukum adat”.

“Kami sarankan kepada Datuk Perbathinan atau Penghulu LAMR Pelalawan untuk segera surati bupati baru kita, saya lihat belio komitmennya tinggi untuk lingkungan dan masyarakat Adat. Secepatnya dipersiapkan Ranperda-nya, intinya kalau leading sektor nya bupati, ini akan sangat cepat,” ujar Made Ali.

Habisnya hutan adat seperti penebangan pohon Sialang oleh salah satu perusahaan HTI beberapa waktu lalu disebabkan belum adanya regulasi yang mengatur hal tersebut.

Menilik Perda provinsi Riau yang hanya menetapkan hutan adat sebesar 470,63 ha secara keseluruhan di 12 kabupaten daerah, tentu menjadi momok yang menakutkan. Jikalahari sendiri merekomendasikan untuk luasan hutan adat seluas 8.000 ha.

Penulis : Faisal | YES