IBC, JAKARTA – Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya (FPBNJ) pada Rabu (7/4/2021) melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk membahas beberapa permasalahan yang terjadi dalam restrukturisasi Polis Jiwasraya.

Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktur IFG (Indonesia Financial Group), serta beberapa politisi PDI-Perjuangan Andreas Eddy Susetyo dan Masinton Pasaribu dan Sahar Sitorus.

Ketua FPBNJ Syahrul Tahir, kembali mempertanyakan tiga opsi restrukturisasi Jiwasraya yang sangat merugikan nasabah pensiunan BUMN, yang berpotensi melanggar undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun.

“Kami datang dalam audiensi ini untuk menyampaikan aspirasi jeritan jutaan pensiunan BUMN yang selama aktif bekerja, mengumpulkan dari gaji kami yang dipotong, wajib untuk mengikuti tunjangan hari tua sesuai undang-undang yang ditempatkan di PT Asuransi Jiwasraya dibawah pengelolaan BUMN RI,” katanya saat audensi di ruang Fraksi PDI-P DPR RI.

Syahrul juga menyampaikan pandangannya perihal pemotongan uang pensiunan bulanan yang besarnya mencapai 74% dari yang diterima saat ini, akan sangat memberatkan ekonomi dan kehidupan para pensiunan yang dulu telah ikut berjasa memajukan negara melalui pengabdiannya di perusahaan negara.

“Jiwasraya juga diminta oleh pemerintah agar pemegang saham melakukan top-up anuitas Jiwasraya bagi pensiunan persero BUMN senilai Rp4,6 triliun,” ujarnya

Sementara itu politisi PDI-P yang juga menjabat Ketua Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengaku turut berempati terhadap nasib forum pensiunan BUMN nasabah Jiwasraya, dirinya juga heran karena pemotongan dana pensiun bisa mencapai 74 persen.

“karena seharusnya hak pensiunan tidak dikurangi seperti tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 1992,” ungkap Andreas.

Fraksi PDI-Perjuangan juga meminta agar dilakukan duduk bersama antara FPBNJ dengan Jiwasraya untuk mencari jalan keluar sesuai dengan penjelasan OJK yang mengatakan harus ada persetujuan dari pihak nasabah.

“Untuk memberikan waktu yang cukup bagi Jiwasraya dan Forum Pensiunan BUMN untuk menemukan formulasi solusi yang sama bisa diterima kedua belah pihak,” ujar Syahrul.

Dalam kesempatan tersebut Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya mengusulkan agar batas waktu persetujuan restrukturisasi polis anuitas yang di tetapkan Jiwasraya tanggal 30 April 2021 diundur, mengingat umumnya pensiunan BUMN sedang melakukan sosialisasi kepada pihak Jiwasraya.

“Serta merekomendasikan agar polis anuitas pensiunan dikecualikan dari program restrukturisasi polis Jiwasraya, dan tidak keberatan terhadap pengelolaan polis nantinya dialihkan kepada IFG Liife yang akan menggantikan peran Jiwasraya, dengan kondisi lebih baik,” pungkas Syahrul.

Penulis : DS | YES