IBC, JAKARTA – Konperensi pers yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlangsung pada Kamis (1/4/2021) lalu dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk Samsul Nursalim dan Itjih dalam kasus BLBI memancing riuh, menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD SP3 itu adalah konsekuensi dari vonis Mahkamah Agung (MA).

“Rilis SP3 oleh KPK untuk Samsul Nursalim dan Itjih dalam kasus BLBI (Konpres KPK tanggal 1 April 2021) memancing riuh. SP3 itu adalah konsekuensi dari vonis MA bahwa kasus itu bukan pidana. Kini Pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset karena hutang perdata terkait BLBI yang jumlahnya lebih dari Rp108 T (trilyun),” ungkap Mahfud dalam akun Twitter miliknya, Kamis (8/4/2021).

Mari diingat, Mahfud menerangkan Samsul N dan Itjih dijadikan Tersangka (TSK) oleh KPK bersama mantan Kepala BPPN Syafruddin Tumenggung (ST).

“ST dijatuhi pidana korupsi oleh PN, 13 tahun plus denda Rp700 juta dan diperberat oleh Pengadilan Tinggi menjadi 15 tahun plus denda 1M. Tapi MA membebaskan ST dengan vonis, kauss itu bukan pidana,” terangnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan KPK mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis MA yang membebaskan ST tanggal 9 Juli 2019 itu tapi PK itu tidak diterima oleh MA.

“ST tetap bebas dan Samsul N – Itjih ikut lepas dari status TSK karena perkaranya adalah 1 paket dengan ST (dilakukan bersama).” jelas Mahfud.

Selanjutnya Mahfud menyampaik bahwa pada tanggal 6 April 2021 Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) terkait kasus BLBI.

“Kepres yang dimaksud adalah Kepres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Di dalam kepres tersebut ada 5 (lima) menteri ditambah Jaksa Agung dan Kapolri yang ditugasi mengarahkan Satgas untuk melakukan penagihan dan pemrosesan semua jaminan agar segera jadi aset negara,” tandasnya.

Penulis : DS | YES