IBC, TALIABU – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pulau Taliabu, bakal meneruskan pengembangan Desa dari sektor perhubungan.

Niat baik itu dilakukan, atas dasar usulan dari desa-desa di Pulau Taliabu yang terkoneksi pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten, dengan melihat faktor-faktor yang urgen di desa setempat.

Dimana bantuan tersebut langsung dari Kementerian Desa, yang diamanatkan pada Permendes Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Dana Afirmasi Bidang Transportasi.

Dilain sisi, ini dapat meningkatkan pelayanan di desa-desa yang memiliki lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun masih terisolir dan belum dijangkau kendaraan transportasi umum.

Sementara itu, pihak Dinas Perhubungan hanya berfungsi melakukan pengawasan, dan setiap 6 (enam) bulan BUMDes wajib melaporkan perkembangan pengelolaan barang tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Pulau Taliabu, Abdul Kadir Nur Ali, menyampaikan, satu diantara usulan program yang diminta oleh desa adalah soal transportasi.

“Para kepala-kepala desa itu ada yang usul tambatan perahu, ada usul mobil, ada minta speed boat, ada minta lombot (perahu mesin), jadi itu dilakukan di Musrenbang. Usulan itu untuk ke pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK),” kata Abdul Kadir kepada sejumlah awak media di ruang kerjanya, Kamis (8/4/2021).

Meski begitu, usulan permintaan tersebut akan direspon dengan syarat yang ditentukan antara lain, Desa yang dimaksud harus memiliki BUMDes.

“Prosedurnya tidak seperti yang dulu lagi, sekarang ini jika mengusulkan speed boat, mobil itu mereka (desa) harus mempunyai BUMDes. Supaya itu dikelola oleh BUMDes,” ucap Dero sapaan akrab Kadishub Taliabu.

Selain transportasi, persoalan yang dicanangkan juga termasuk pembangunan terminal pelabuhan (jembatan). Namun hal itu dapat disukseskan, dengan pertimbangan-petimbangan yang diatur.

“Itu harus dibuatkan proposalnya dengan alasan-alasan apa, kita mau usul sesuatu ke Kementerian itu, misalnya mereka mau membuat jembatan itu status tanahnya itu apa, harus ada sertifikat tanah atau surat hibah tanah, terus panjang jembatannya itu berapa harus menggunakan jasa konsultan juga untuk menghitung,” tutur Dero.

Mengenai hal itulah, Dishub Taliabu telah berhasil berkoordinasi kepada sejumlah kepala desa untuk mempersiapkan data-data yang dimaksud.

“Sebab di pusat semakin banyak kita menyusul semakin besar peluang untuk direspon,” jelasnya.

Penulis : HVD | YES