IBC, JAKARTA – Fraksi Partai Nasdem pada Kamis (8/4/2021) menerima kunjungan dari Forum Pensiunan BUMN Nasabah Jiwasraya (FPBNJ) di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta.

Dalam audiensi tersebut Fraksi Partai Nasdem mendengarkan keluhan dari pihak FPBNJ terkait pemotongan dana pensiunan yang mencapai hingga 74 persen. Politisi Partai Nasdem Nyat Kadir mengaku tidak menyangka bahwa dana pensiun BUMN yang sedianya dapat dinikmati dihari tua, kini harus bersusah payah untuk bertahan hidup.

“Tadi FPBNJ melaporkan hitungan dana pensiun masa dari sejuta, setelah restrukturisasi bisa jadi 200 ribu mau beli apa? Untuk swab antigen aja mereka tidak bisa,” kata Nyat Kadir kepada IBC melalui keterangan tertulisnya, Kamis (8/4/2021).

Oleh sebab itu Fraksi Nasdem pun meminta kepada Komisi VI DPR RI agar dapat menggelar kembali rapat dengan pendapat (RDP) dengan Jiwasraya, nasabah dan stakeholder, hal ini dilakukan guna mencari solusi terkait polemik permasalahan yang terjadi ditubuh PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan nasabah dari FPBNJ hingga triliunan rupiah.

“Kita akan sampaian kepada Ketua Komisi VI DPR RI untuk diadakan RDP kembali dengan Jiwasraya dan stakeholder serta nasabah agar dapat mencari solusi dan untuk meredam gejolak-gejolak sosial,” ujar Nyat Kadir.

Sementara itu, Ketua FPBNJ Syahrul Tahir mengusulkan kepada Fraksi Partai Nasdem agar tenggat waktu penerapan persetujuan restrukturisasi polis pensiunan dapat diundur, serta polis anuitas pensiunan dikecualikan dari program restrukturisasi.

“Untuk memastikan program restrukturisasi polis anuitas pensiunan BUMN ini dapat terlaksana sepenuhnya didukung oleh masing-masing BUMN dan tidak ada resiko finansial yang berlebihan yang dibebankan kepada peserta pensiunan,” pinta Syahrul.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan pihaknya akan mempelajari data-data yang masuk di Jiwasraya terutama dana pensiunan para pegawai BUMN tersebut. Pihaknya juga akan mendalami perihal adanya dana pensiun nasabah Jiwasraya yang dipangkas tersebut dalam rapat bersama Komisi VI.

“Tidak boleh melakukan haircut terhadap dana pensiun, ini akan kami dalami dengan Jiwasraya dan BUMN pada masa sidang selanjutnya. Jangan dipotong dong dana pensiun, itu tidak manusiawi,” kata Martin Manurung.

Penulis : DS | YES