IBC, PALEMBANG – Kisruh antara masyarakat dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan membuat Asrul Edi mengadukan hal ini kepada Komisi Kepolisian Nasional Sekretariat (Kompolnas), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Menurut Asrul Edi, dia dikriminalisasi dan telah dilaporkan oleh pihak Koperasi Unit Desa (KUD) Minanga Ogan tahap satu Desa Bandar Agung ke Polres OKU (Baturaja) diduga mencuri buah kelapa sawit.

Ia mengaku sebenarnya lahan itu adalah miliknya, sementara tanggal 7 bulan 11 sudah menyampaikan surat permohonan pengunduran diri kepada pengurus KUD Minanga Ogan.

“Saya sudah menyampaikan surat untuk mengeluarkan diri dari keanggotaan dan penarikan lahan untuk saya kelola sendiri,” kata Asrul, saat konferensi pers, Senin malam (12/4/2021) di Ngupi Day Cafe Halan Angkatan 45 Palembang.

Lebih lanjut Asrul mengatakan jika surat yang disampaikan belum ada balasan,

“Saya juga kasih surat kedua pada tanggal 25 November 2020. Mereka bilang lahan saya sudah terjual dan berpindah tangan kepada pihak lain namun mereka tidak bisa menunjukan bukti otentik jual beli terhadap saya,” bebernya.

Asrul menyebutkan dalam perjanjian kerjasama antara KUD Minanga Ogan dengan PT Perkebunan Minanga Ogan selaku pengelola tidak bisa melakukan jual beli.

“Tanggal 3 bulan 11 tahun 2020, Saya sedang dilokasi membersihkan lahan, tetapi Saya didatangi oleh pihak Brimob beserta pihak keamanan KUD Minanga Ogan. Membuat saya digelandang ke Polres, hingga tiga jam saya di Polres,” ucapnya

Namun ketika disinggung terkait pengaduannya ke Kompolnas, LPSK dan Komnas Ham Asrul mengaku hal itu Ia lakukan semata karena merasa tak memiliki salah, dan merasa heran mengapa ada pihak KUD Minanga Ogan melaporkan dia ke pihak kepolisian serta menuduh dirinya telah mencuri buah kelapa sawit. Selaku anggota KUD Minanga Ogan Asrul menuntut hak nya.

“Kami minta dikembalikan lahan kami, Saya mendapat surat panggilan dari Polres dan saya bingung,” ujarnya.

Langkah selanjutnya dia meminta bantuan pendampingan dari Barikade 98 Sumsel untuk melaporkan ke Kompolnas dan LPSK serta Komnas HAM di Jakarta.

“Disini saya merasa pada tanggal 28 saya ke Palembang itu ada adik dan anak saya ditangkap dilokasi, Memang Saya yang merintahkan mereka untuk mengangkut dilapangan. Didatangkan dua tentara dan satu Polisi kemudian mereka digelandang ke polsek hingga selama 2 jam lalu dibawa ke Polres dengan alasan mereka dituduh mencuri,” ungkap Asrul Edi.

Sementara Bambang Purnomo Ketua DPW Barikade 98 Sumsel, selaku pendamping Asrul Edi mengatakan pihaknya akan terus mengawal dan mengembalikan hak rakyat sebagaimana mestinya.

“Kami DPW Barikade 98 Sumsel meminta lahan 17 Hektar yang dimiliki Asrul Edi dan Keluarga untuk segera di Enclave dari lahan plasma KUD Minanga Ogan,” jelas Bambnag.

Bambang juga menuturkan pihaknya akan mendesak polres OKU untuk menghentikan upaya penyidikan atas laporan pihak KUD Minanga Ogan kepada terlapor Asrul Edi dan meminta kepada KUD Minanga Ogan agar mencabut laporan terhadap Asrul Edi diPolres OKU dan segera melakukan rapat pengurus dan anggota guna menyelesaikan permasalahan kebun milik Asrul Edi dan Keluarga secara aturan Koperasi sebagaimana AD / ART. berharap agar kasus ini segera ditutup.

“Terhadap lahan yang dimiliki pihak Asrul dan keluarganya yang notabene sekitar 17 hektar agar segara di Enclave, dikeluarkan dari lahan plasma KUD Minanga Ogan,” kata Bambang.

Selanjutnya Bambang mengingatkan jika permasalahan ini tidak dapat diselesaikan oleh pihak PT Perkebunan Minanga Ogan dan KUD Minanga Ogan serta Polres OKU maka akan digelar aksi unjuk rasa hingga ke Jakarta.

“Dalam hal ini DPW Barikade 98 Sumsel beserta masyarakat plasma KUD Minanga Ogan akan melukai tuntutan secara besar-besaran baik di Palembang maupun di Jakarta,” tegas Ketua DPW Barikade 98 saat mendampingi Asrul.

Sementara Des Lefri selaku Wakil Ketua 1 DPW Barikade 98 Sumsel Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) mengatakan ada dugaan kongkalikong untuk melemahkan pergerakan Asrul Edi dalam masalah ini.

“Dalam memperjuangkan hak miliknya 19 Ha ini. Barikade akan bergerak menuntut kebenaran petani dan yang lain akan ikut pula sekitar 1500 KK @ 2 Ha per Kaveling atau 3000 Ha,” terang Des Lefri.

Sementara Indra Hermansyah selaku Bendahara DPW Barikade 98 Sumsel, berharap antara oknum pihak KUD Minanga Ogan agar segera menyelesaikan masalah ini.

“Oknum KUD Minanga Ogan ini dan juga ada oknum kepolisian terindikasi dipolres OKU untuk segera diselesaikan oleh Polda Sumsel,” terang Indra.

Indra berharap agar tidak ada oknum bermain dalam masalah ini di OKU.

“Semoga tidak ada oknum bermain dalam masalah ini di OKU,” harapnya.

Penulis : Ridho | YES