IBC, SANANA – Pengumuman hasil screening Calon Kepala Desa (Cakades) Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2021 untuk 47 Desa di 12 Kecamatan, Kepulauan Sula mendapat sorotan dari Pimpinan Pusat Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (PP-HPMS).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP HPMS, Munir Banapon menyebut sejak awal proses Pilkades di Kepulauan Sula terkesan dipaksakan dan sarat kepentingan politik yang berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.

“Bagaimana tidak, pelaksanaan Pilkades oleh Bupati Hendrata Theis yang masa jabatannnya tinggal 2 bulan tersebut akibat kalah dalam pilkada tahun 2020 kemarin dinilai tidak feer bahkan mekanisme screning, test tertulis dan wawancara terkesan subjektif dan hanya bertujuan meloloskan calon kades pendukung Hendrata pada pilkada lalu sementara calon lain digugurkan tanpa indikator yang jelas,” ujarnya ke0ada 8BC melalui pesan singkat Whats’App, Rabu (14/4/2021).

Panitia Pilkades tingkat Kabupaten juga dianggap menabrak aturan Permendagri No 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

“Mestinya Panitia Pilkades tingkat Kabupaten konsisten dengan ketentuan Permendagri 112 tahun 2014 dimana apabila calon Kades yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 orang maka dilakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati,” jelas Minir.

Selanjutnya Munir menegaskan untuk seleksi tambahan tersebut bisa melalui screening atau wawancara. Namun bila yang memenuhi syarat hanya 5 orang calon maka mestinya langsung ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

“Seharusnya yang discreening itu pada desa-desa yang calonnya lebih dari lima orang saja. Kalau semua discreening dan penentuan kelulusannya tidak berdasarkan indikator yang jelas itu namanya tebang pilih,” tegasnya.

Lebih lanjut Munir meminta Bupati Sula Hendrata Thies segera membatalkan hasil screening tersebut dan proses pilkades dievaluasi agar pelaksanaannya sesuai ketentuan perundangan-undangan yang ada.

Ia menambahkan pengumuman hasil screening Pilkades yang menggugurkan 158 Calon Kades dari 279 Calon yang di screening bertepatan dalam bulan Ramadhan juga dinilai mengurangi ketenangan masyarakat Sula yang mayoritas muslim dalam menjalankan ibadah puasa. Betapa tidak pasca pengumuman tersebut menarik perhatian masyarakat dan menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat.

“Kami minta Pak Bupati bisa menjaga ketenangan dan kedamaian masyarakat muslim di Sula yang tengah menjalankan ibadah puasa. Dan bila perlu proses dan tahapan pilkades ini ditunda sampai selesai lebaran. Biar masyarakat lebih tenang beribadah apalagi kita saat ini masih dalam pencegahan Covid-19.” harapnya.

Penulis : Tim | YES