IBC, SUMSEL – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel terkait pertambangan, energi dan migas di ruangan rapat Kepala Dinas (Kadis) ESDM, Jum’at (16/4/2021).

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lahat Dedi Candra mengatakan bahwa Lahat merupakan lumbung tambang sehingga banyak permasalahan yaitu masalah Corporate Social Responsibility (CSR) yang belum jelas, pasca tambang, program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), dan masalah reklamasi yang perlu diperbaiki.

“Kedepan setelah Kunker ini kami Komisi II DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait perusahaan tambang untuk menanyakan hal-hal tersebut atau turun kebawah secara langsung,” katanya.

Dedi mengungkapkan bahwa tanggapan Dinas ESDM atas kunker DPRD Kabupaten Lahat sangat positif untuk bisa bekerja sama dalam mengawasi pertambangan.

“Kalau bisa pertambangan di Kabupaten Lahat bagaimana kira-kira menghasilkan adanya hak dan kewajiban sehingga bisa bekerja dengan baik dalam menambang sehingga bisa menyejahterakan Kabupaten Lahat, menambah pendapatan daerah dan menyejahterakan masyarakat terutama masyarakat dilingkungan tambang,” harapnya.

Sementara Plt Kepala Dinas (Kadis) ESDM Sumsel Hendriansyah juga mengatakan bahwa DPRD Komisi II kabupaten Lahat ingin berkoordinasi masalah pegelolaan kegiatan pertambangan yang ada di Kabupaten Lahat dari sektor Migas, sektor Mineral Batu Bara dan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

“Mereka ini ingin mengetahui seperti apa kewajiban-kewajiban perusahaan tambang yang di Kabupaten Lahat dan kami sudah jelaskan bahwa pemegang izin usaha pertambangan di Lahat memiliki kewajiban CSR secara perseroan dan secara undang-undang pertambangan kewajiban perusahan itu melaksanakan PPM setiap tahunnya,” jelasnya Hendriansyah.

Hendriansyah juga menyampaikan bahwa program CSR dan PPM yang merupakan kewajiban Perusahaan Pertambangan sudah di distribusikan secara langsung kepada masyarakat khususnya masyarakat disekitar pertambangan karena selam Ini Komisi II DPRD Lahat tidak mengetahui informasi ini.

“Kami sudah jelaskan kepada mereka bahwa perusahaan-perusahaan sudah menyampaikan secara langsung kepada masyarakat yaitu memberikan pelayanan kesehatan gratis, memberikan beasiswa kepada masyarakat sekitar, membantu infrastruktur pembangunan masjid, jalan dan sebagainya,” ujarnya.

Selanjutnya Hendriansyah menegaskan kekhawatiran Komisi II DPRD Lahat terkait isu reklamasi yang sangat populer di masyarakat karena kegiatan pertambangan di Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel akan sama seperti di Kalimantan dimana setelah lobang nya dibuka kemudian batu baranya diambil dan lobang itu dibiarkan.

“Kami sampaikan berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 bahwa perusahaan pemegang izin usaha pertambangan itu wajib menempatkan jaminan reklamai dan melaksanakan reklamasi dan jika tidak menempatkan jaminan reklamasi dan melaksanakan reklamasi maka diancam pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda 100 (seratus) miliyar,” tegasnya.

Terakhir dirinya menambakan untuk kedepannya sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 untuk kewenangan pengelolaan mineral dan batu bara dikembalikan ke pusat dan kami hanya mengimformasikan kewenangan pada masa yang lalu sebelum kewenangan dikembalikan ke pusat.

“Semoga kabupaten Lahat provinsi Sumsel tidak terjadi seperti daerah pertambangan lain yang kegiatan reklamasinya terbengkalai,” tutup Hendriansyah.

Penulis : Zul | YES