IBC, SANANA – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Sula dalam hal ini bagian pemerintahan belum keluarkan Surat Keputusan (SK) Pejabat kepala desa (Pj) pada beberapa desa yang calon kepala desanya berstatus inkamben.

Pasalnya dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2020 dijelaskan kepala desa yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa (cakades) maka akan diberi cuti sejak penetapan cakades dan dilarang menggunakan fasilitas pemerintah.

Sedangkan berdasarkan jadwal dan tahapan pelaksanaan Pilkades 78 desa di Kepulauan Sula Nomor 80 Tahun 2021, Bagian pemerintahan akan mengeluarkan SK Pejabat kepala desa setelah penetapan cakades yang lolos dalam prosesi seleksi tambahan

Selain itu,akibat lambatnya proses ini membuat terjadinya kekosongan jabatan kepala desa yang cakadesnya berstatus inkamben dan sangat merugikan kerja-kerja pemerintah desa.

Mantan Ketua KAMMI Kabupaten Kepulauan Sula Azis Los’en meminta kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Sula dalam hal ini bagian pemerintahan untuk segra menerbitkan SK Pejabat kepala desa (Pj) sehingga memperlancar kerja-kerja pembagunan di desa.

“Saya berharap bagian pemerintahan secepatnya menyikapi persoalan ini sehingga tidak terjadi kekosongan pejabat pada desa-desa yang cakadesnya inkamben karna mereka sudah ada surat cuti jadi perlu di perhatikan secara serius,” tegasnya saat dijumpai IBC di STAI Babussalam Sula, Minggu (18/04/2021).

Dikonfirmasi secara terpisah warga Desa Kou Kecamatan Mangole Timur, Rismit menyampaikan bagian Pemerintahan harus merespon cepat soal SK pejabat kepala desa karena masyarakat yang dirugikan dalam persoalan ini

“Bagian pemerintahan harus bekerja cepat dalam soal ini demi kemaslahatan masyarakat desa,” beber Rismit.

Lebih lanjut, Rismit menyampaikan kades inkamben juga harus mengikuti prosedur ketika cuti maka semua aset desa dikembalikan sementara waktu

“Inkamben harus profesional dan taat hukum saat ini cuti maka semua aset desa yang di milikinya harus di kembalikan sementara waktu bukan lagi di kuasainya itu aturan jadi sementara waktu bukan kewenangannya lagi,” tutupnya

Penulis : Sarif | YES