IBC,, JAKARTA – Beberapa hari yang lalu politisi Partai Gerindra Fadli Zon (FZ) membuat pernyataan publik di akun media sosialnya (Selasa, 20 April 2021) bahwa Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) disusupi PKI (Partai Komunis Indonesia).

“Lebih lanjut FZ juga menyatakan bahwa Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid ingin membelokkan sejarah. Pernyataannya itu didukung pula oleh politisi DPR RI asal PKS Abdul Fikri Faqih yang mengajak publik mewaspadai upaya pembelokkan sejarah oleh pihak-pihak tertentu,” jelas Ketua Umum Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Hendrik Dikson Sirait melalui keterangan tertulisnya yang diterima IBC di Jakarta, Kamis (22/4/2021).

Menurut Hendrik, inti dari serangan FZ di publik terhadap Kemendikbud berkisar soal posisi Hilmar Farid yang membela sejarah versi PKI.

“FZ antara lain memberi ilustrasi bahwa Hilmar ingin membelokkan sejarah kelam atas kudeta dan pembantaian para Jenderal TNI pada tahun 1965 silam. Lebih lanjut FZ menyatakan, Hilmar menyalahkan Orde Baru dan TNI dalam peristiwa 1965,” ungkapnya.

Selanjutnya Hendrik menyatakan bahwa FZ juga menyoroti hilangnya tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) yang hilang dari buku sejarah versi Kemendikbud yang sudah diklarifikasi di publik oleh Hilmar Farid.

“Dari berbagai pernyataannya itu terlihat dengan gamblang tentang posisi politik FZ di ranah publik. Pernyataannya itu secara jelas mengindikasikan bahwa ia pendukung setia rezim Orde Baru. Hal ini sekaligus juga memperlihatkan bahwa bahwa anasir-anasir Orde Baru masih eksis hingga saat ini. Merupakan fakta yang tak terbantah bahwa Fadli Zon tidak pernah bersikap kritis sama sekali terhadap rezim Orde Baru,” ujarnya.

Dengan demikian, dirinya menjelaskan menjadi jelas pula bahwa posisi politik Fadli Zon bersama para pendukungnya berlawanan secara diametral terhadap amanah gerakan reformasi 1998.

“Harus dicatat bahwa gerakan reformasi 1998 merupakan manifestasi sikap rakyat Indonesia yang menolak rezim Orde Baru yang terbukti melakukan penindasan terhadap rakyat Indonesia,” jelas Hendrik.

Melalui wacana “Kemendikbud kesusupan PKI”, lanjut Hendrik Fadli Zon beserta kelompok pendukungnya memang bermaksud menancapkan pengaruhnya di Kemendikbud untuk mengembalikan “sejarah” sebagaimana yang ditulis rezim Orde Baru.

“Tergambar dengan jelas bahwa proyek politik yang mereka usung adalah ingin membatalkan proses reformasi di segala bidang sebagaimana yang diperjuangkan gerakan reformasi 1998,” lanjutnya dengan tegas.

Lebih lanjut Hendrik menegaskan manuver Fadli Zon cs yang jelas-jelas anti-reformasi itu harus disikapi secara kritis. Ia menambahkan ini merupakan catatan bagi semua anak bangsa bahwa anasir-anasir Orde Baru ternyata belum punah

“Oleh karena itu, sikap waspada terhadap setiap gerakan pro Orde Baru dalam berbagai manifestasinya tetap diperlukan,” tandasnya.

Penulis : DS|YES