IBC, JAKARTA – Berawal dari perjanjian sewa menyewa ruangan di Ancol Mall tertanggal 21 Maret 2012 antara PT. WAIP (Ancol Mall) dengan PT. MEIS/Mata Elang (Selaku Penyewa/Tenant).

Dimana PT. MEIS/Mata Elang menggunakan ruangan tersebut untuk menjalankan usahanya dibidang music entertainment dan musik stadium yang harus patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun faktanya PT. MEIS/Mata Elang dalam menjalankan usahanya tidak mematuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam PERDA No. 15 tentang Perizinan Tempat usaha berdasarkan Undang-undang gangguan dan dalam pelaksanaan kegiatannya menggelar acara atau konser tidak memenuhi standar pengamanan (SOP) yang berlaku sehingga mendapat teguran dari pihak kepolisian.

Disamping itu PT. MEIS/Mata Elang juga tidak melakukan kewajiban pembayaran beban biaya atas makanan dan minuman yang dibawa sendiri oleh pengisi acara serta kewajiban melakukan pembayaran rekening listrik dan air yang artinya melanggar perjanjian sewa-menyewa ruangan Ancol Mall.

Pengacara pihak PT. WAIP (Ancol Mall), Adi Warman, SH, MH. MBA dalam menyelesaikan masalah wanprestasi tersebut telah mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan dengan PT. MEIS/Mata Elang, namun langkah tersebut gagal dan akhirnya terpaksa PT. WAIP melakukan gugatan wanprestasi terhadap PT. MEIS/Mata Elang pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor perkara : 297/Pdt. G/2014/PN. Jkt. Utr, dan gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Agustus 2015.

Adi Warman menambahkan bahwa gugatan tersebut juga dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya nomor: 629/Pdt/2016/PT. DKI tertanggal 16 Desember 2016.

Dan kemudian kasasi yang diajukan oleh PT. MEIS/Mata Elang ditolak oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor : 2430/K/Pdt/2018 tertanggal 30 Oktober 2018.

“Selanjutnya PT. MEIS/Mata Elang mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung akan tetapi permohonan PK tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan PK Mahkamah Agung nomor : 547/PK/Pdt/2020 tertanggal 24 Agustus 2020,” ujar Adi Warman di Jakarta, Senin (26/4/2021).

Ia menambahkan terhadap putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukanlah eksekusi pengosongan atas ruangan yang disewa oleh PT. MEIS/Mata Elang sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri lakafta Utara Nomor: 23/Eks/2019/PN.Jkt.Utr. Jo No. 297/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr. Jo No. 629/Pdt/2016/PT.DKI, Jo No. 2430/K/Pdt/2018 yang pelaksanaan eksekusi tersebut telah selesai dilakukan pada tanggal 22-29 Juli 2020.

“Dengan demikian ruangan yang bekas disewa oleh PT. MEIS/Mata Elang kembali sepenuhnya dikuasai oleh PT. WAIP selaku pengelola gedung Ancol Mall yang bekerjasama dengan pemilik kawasan PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk,” kata dia.

Sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi pengosongan tersebut, ujar Adi, barang-barang milik termohon eksekusi atau PT. MEIS/Mata Elang oleh Pengadilan dititipkan di gudang yang terletak di kompleks pergudangan Pantai Indah Dadap dan setiap saat PT. MEIS dapat mengambil barang-barangnya.

“Namun sampai saat ini PT. MEIS/Mata Elang belum juga mengambil barang-barang tersebut, padahal Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah melayangkan beberapa surat kepada PT. MEIS/Mata Elang agar mengambil barang-barangnya tersebut dan memberikan tenggang waktu selama 45 hari dari tanggal 19 Oktober 2020,” terang Adi.

Imbuhnya, apabila batas waktu tersebut telah lewat dan barang-barangnya belum juga diambil, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pemohon Eksekusil PT. WAIP (Ancol Mall) tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan atas barang-barang tersebut.

Dalam hal itu, Adi Warman mengukapkan adanya upaya perlawanan yang tidak professional oleh PT MEIS/Elang selama proses gugatan wanprestasi tersebut, akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan cenderung bersifat fitnah yang keji untuk menekan PT. WAIP selaku Penggugat, bahkan menyerang kehormatan dan nama baik pemilik PT. WAIP Fredie Tan alias Awi.

Adapun upaya-upaya tersebut berupa membuat beberapa laporan polisi baik di Polda Metro maupun di Mabes Polri dan Ke Kejaksaan Agung, akan tetapi semua laporan polisi tersebut telah dihentikan oleh Penyidik (SP3) dan mengajukan beberapa gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang putusannya ditolak dan atau tidak diterima.

Lebih lanjut, Adi Warman menyatakan apa yang dituduhkan kepada kliennya termasuk Fredie Tan alias Awi selaku pemilik PT. WAIP adalah tidak benar sama sekali.

“Oleh sebab itu kami minta kepada PT. MEIS/Mata Elang untuk menghentikan kegiatan-kegiatan tersebut dan mohon media massa tidak menyebarkan berita yang tidak benartersebut (hoax),” papar Adi Warman.

“Dan yang sangat kami sesalkan, berita ketidak benaran (hoax) tersebut di build up sedemikian rupa dibanyak media online. Padahal faktanya klien kami Fredie Tan alias Awi adalah pengusaha yang taat terhadap hukum dan memiliki rekam jejak yang baik atau bersih,” pungkasnya.

Penulis : FA|YES