IBC, JAKARTA – Sekjen Seknas Jokowi Dedy Mawardi angkat bicara mengenai polemik tak adanya nama tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari dalam draf Kamus Sejarah Indonesia (KSI) yang disusun oleh Direktorat Sejarah Kemendikbud. Ia menilai kasus ini tak bisa dibiarkan begitu saja, dan harus diselidiki akar permasalahannya agar tidak menjadi preseden buruk bagi Kemendikbud ke depan nanti.

“Kita ketahui sebelumnya juga ada masalah tentang tidak dicantumkannya Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Nah kini muncul lagi masalah baru tentang tak adanya nama tokoh besar NU kiai Hasyim Asy’ari dalam Kamus Sejarah Indonesia yang disusun oleh Direktorat Sejarah Kemendikbud, ada apa ini?,” tanya Dedy dalam keterangannya Rabu (28/4).

Dedy pun menegaskan agar Kemendikbud segera menyelidiki kasus ini segera mungkin dengan meminta penjelasan dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam masalah ini. Ia pun menyarankan Direktorat Sejarah Kemendikbud sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya polemik tersebut.

“Ya kalau dilihat dari proses awalnya, ini kan kegiatan dari Direktorat Sejarah, baik dari pengajuan kegiatan, anggaran maupun penunjukkan pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyusunan kamus sejarah ini. Mulai saja selidiki jajaran Direktorat Sejarah agar lebih terang benderang,” paparnya.

Ia juga merasa janggal kenapa tokoh terkenal seperti KH Hasyim Asy’ari bisa luput hingga tidak dimasukan namanyanya dalam Kamus Sejarah Indonesia. Dedy pun menyinggung nama-nama yang terlibat dalam penyusunan kamus sejarah tersebut.

“Anehnya lagi kok bisa tokoh terkenal seperti kiai Hasyim ini tidak ada dalam Kamus Sejarah Indonesia? Padahal jika kita lihat dari nama-nama narasumber maupun tim penyusun ini sudah mumpuni di bidangnya. Apalagi sekelas Prof. Susanto Zuhdi yang merupakan guru besar sejarah dan sudah menerbitkan sejumlah buku sejarah, bisa luput tidak mencantumkan atau menceritakan peran besar kiai Hasyim Asy’ari, ada apa ini,” papar Dedy.

Dedy juga menyinggung kehebohan Fadli Zon yang turut bersuara kencang yang menuding adanya anasir kiri di balik polemik Kamus Sejarah Indonesia. Menurutnya, hal ini malah menambah kejanggalan, apalagi jika ditelusuri adanya jejak digital yang menghubungkan kedekatan antara Fadli Zon dan Prof. Susanto Zuhdi.

“Yang anehnya lagi, Fadli Zon begitu kencang suaranya dan langsung tanpa tedeng aling menuding adanya anasir kiri di balik polemik kamus sejarah ini. Coba kalian cari tahu tentang Prof Zuhdi, lalu lihat hubungannya dengan Fadli Zon itu bagaimana, masih ada kok jejak digitalnya. Ada apa ini?,” papar Dedy. 

Selain itu, Dedy juga menyoroti nama lain sebagai narasumber dalam penyusunan Kamus Sejarah Indonesia ini. Ia menyebutkan nama Dr. Abdurakhman, M.Hum, yang merupakan Ketua Departemen Ilmu Sejarah FIB-UI.

“Satu lagi yang ingin saya pertanyakan adalah Dr. Abdurakhman, sebagai narasumber dalam penyusunan kamus ini. Kita tahu bahwa beliau ini dalam desertasi gelar doktornya menulis tentang Gerakan Tarbiyah 1980-2010: Respon Ormas Islam Terhadap Gerakan Islam Transnasional. Lihat saja apakah ada keterkaitannya?,” ulas Dedy.

“Apalagi, jika kita tengok ke belakang, Abdurakhman juga yang mendukung pemutaran kembali film G 30 S PKI beberapa waktu lalu. Lihat saja siapa-siapa saja yang senada dengannya dalam hal ini, belum terhapus itu jejak digitalnya,” imbuhnya.

Menurut Dedy, Kemendikbud harus segera bertindak selain melakukan investigasi mendalam. Ia berharap Mendikbud Nadiem memberi perhatian khusus terhadap masalah ini dengan mengevaluasi jajarannya.

“Sekarang sudah waktunya Mendikbud untuk mengambil tindakan. Minta maaf ke NU dan BPIP sudah bagus, namun investigasi dan evaluasi jajarannya juga harus menjadi perhatian khusus. Jangan sampai menjadi bola salju dan menimbulkan masalah baru lagi,” tutup Dedy.