IBC, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta aparat kepolisian dan TNI segera menindak tegas Organisasi Papua Merdeka (OPM)–biasa disebut pemerintah dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)–yang kini tindakan dan anggotanya resmi dikategorikan sebagai teroris.

“Pemerintah sudah meminta kepada Polri, TNI, BIN, dan aparat-aparat terkait itu segera melakukan tindakan secara cepat, tegas, dan terukur,” kata Mahfud dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (29/4/2021).

Tindakan tegas dan terukur perlu dilakukan, apalagi mengingat kelompok bersenjata tersebut dianggap semakin brutal lewat aksi penyerangan dan pengrusakan, Mahfud menyatakan tak sedikit korban juga berasal dari warga sipil Papua. Dirinya memastikan tindakan tegas aparat keamanan tidak akan merembet ke warga sipil.

“Terukur menurut hukum dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil,” ujarnya.

Baca juga: Nyatakan KKB Papua Teroris, Pemerintah Cari Jalan Pintas Atasi Tantangan Konflik Papua

Keputusan penyematan status teroris tersebut diklaim mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini sejalan dengan pernyataan sejumlah tokoh dan organisasi seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, TNI, hingga MPR.

“Dan fakta bahwa banyak tokoh masyarakat dan adat papua yang datang ke kantor Kemenko Polhukam serta pimpinan resmi Papua yang menyatakan dukungan kepada pemerintah untuk melakukan hal yang diperlukan guna menangani tindak kekerasan yang muncul belakangan di Papua,” tutur Mahfud.

Selain itu, menurut Mahfud pemerintah juga menilai sikap kelompok bersenjata di Papua tersebut kian masif melancarkan kekerasan di Bumi Cenderawasih.

“Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Jadi yang dinyatakan Ketua MPR, BIN, TNI, Polri, dan tokoh-tokoh Papua yang datang ke sini menyatakan mereka melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal secara masif,” ungkapnya.

Baca juga: Kontak Tembak Dengan KST, Kabinda Papua Gugur

Pelabelan teroris, Mahfud menyampaikan sudah berdasar pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dia menyebut, tindakan KKB sudah sepatutnya masuk kategori teroris sesuai definisi dalam beleid tersebut.

“Di mana yang dikatakan teroris itu adalah siapapun orang yang mengancam, menggerakkan dan, mengorganisasikan terorisme,” paparnya.

Sedangkan terorisme, masih mengutip beleid tersebut, adalah setiap perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban secara massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, terhadap lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, dan keamanan.

“Oleh sebab itu, setiap kekerasan, tindak kekerasan, yang memenuhi unsur-unsur Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 kita nyatakan sebagai gerakan teror dan secara hukum pula kami akan segera memprosesnya sebagai gerakan terorisme yang tercatat di dalam agenda hukum kita,” tandas Mahfud.

Penulis : DS | YES