IBC, PEKANBARU – Koalisi Eyes on the Forest (EoF) mengecam keras pemberian izin lingkungan untuk kegiatan pengembangan kapasitas Riau Komplek PT RAPP milik Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) dan meminta Pemerintah melarang pembukaan hutan alam oleh perusahaan demi mendapatkan kayu keras campuran (mixed tropical hardwood) untuk operasinya.

Kegiatan pengembangan kapasitas ini diyakini akan mengancam keselamatan masyarakat, hutan dan lingkungan hidup. Kegiatan pengembangan Riau Komplek terdiri dari penambahan kapasitas produksi pulp dan dissolving menjadi 5.800.000 ton/tahun, produksi board atau kertas karton sebesar 2.880.000 ton/tahun.
EoF menilai bahwa APRIL grup belum mampu memenuhi kapasitas produksi yang ada secara berkelanjutan dan tidak menghargai hak-hak masyarakat adat dan tempatan.

“APRIL, dengan kapasitas terpasang saja belum mampu memenuhi iklim industri yang baik, dimana masih terjadi
penebangan hutan alam, kebakaran hutan dan lahan serta konflik dengan masyarakat adat dan tempatan yang masih menyimpan bara dalam sekam,” kata Nursamsu, Koordinator EoF saat diwawancarai IBC Biro Pelalawan di Sekretariat NGO Jikalahari, Kamis (29/4/2021).

Dengan penambahan kapasitas baru yang fantastis, hingga 86%, dipastikan akan banyak menimbulkan persoalan baru. Mulai dari potensi penebangan hutan alam, rusaknya ekosistem, menimbulkan konflik lahan baru hingga ancaman kesehatan masyarakat, khususnya penduduk di
sekitar Riau Komplek dan Pelalawan umumnya.

Bahkan di dalam dokumen ANDAL yang diserahkan DLHK Provinsi Riau pada 23 November 2020, menyebutkan pengembangan kegiatan APRIL akan menimbulkan dampak seperti, peningkatan
kebisingan, terganggunya flora darat, penurunan kualitas air tanah, penurunan kualitas udara ambien akibat emisi gas buang dari cerobong dan kualitas air dan dampak turunannya terhadap biota air,
gangguan kesehatan dan persepsi masyarakat.

Dalam estimasi EoF, untuk memenuhi kenaikan 2.650.000 ton/tahun produksi pulp dan dissolving (pulp larut) akan ada potensi penebangan hutan alam baru seluas 120.000 hektar. Luas hutan yang cukup fantastis.

“Ini ancaman terhadap hutan alam kita. Di tengah banyaknya bencana alam akibat
rusaknya hutan, seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan, tentu penebangan hutan alam akan
memperparah perubahan iklim dan merusak lingkungan, termasuk hutan gambut,” kata Nursamsu.

APRIL juga tidak memiliki kinerja memuaskan dalam menjalankan komitmen SFMP secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga deretan janji-janji kosong dan kegagalan dalam implementasi komitmen lestarinya akan menambah muramnya rekam catatan grup ini.

Sementara itu, Direktur WALHI Riau Riko Kurniawan menyoroti penerbitan izin yang tidak menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.

“Gubernur Riau dan Dinas LHK Provinsi
mestinya memikirkan dampak yang akan diterima oleh masyarakat sekitar atas penerbitan izin lingkungan untuk grup APRIL tersebut,” ujar Riko.

Selain itu, menurut Riko penerbitan izin lingkungan itu sendiri tidak mempertimbangkan masalah-masalah yang menyeruak. Dalam AMDAL disebutkan, dengan produksi Riau komplek PT RAPP sekarang saja ada 20,83% masyarakat terdampak penyakit dan terdapat 36% masyarakat menolak rencana peningkatan kapasitas produksi.

Adanya penolakan masyarakat serta warga menderita sakit disebabkan operasional pabrik RAPP ini juga luput dari perhatian Gubernur dan Dinas LHK.

“Mestinya Pak Gubernur dan Kepala Dinas LHK memerintahkan RAPP menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini terlebih dahulu, Sebelum mereka benar-benar layak mendapat izin lingkungan.” ungkap Riko.

Riko Kurniawan menambahkan substansinya, izin untuk investasi tak boleh bercanggah dengan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup dan sehat. Itu bertentangan dengan UUD 1945.

”Dalam Pasal 28 H Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan :Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” jelasnya.

Di tempat yang sama Koordinator Jikalahari Made Ali juga menyoroti bisnis APRIL yang hendak menambah kapasitas pabrik RAPP secara besar-besaran. Hal tersebut tak sejalan dengan dengan komitmen kebijakan
pengelolaan hutan berkelanjutan yang selama ini digadang-gadang grup milik Sukanto Tanoto, termasuk komitmen APRIL 2030 yang diluncurkan akhir tahun lalu.

“Bisnis APRIL yang hendak menambah kapasitas produksi mempertegas bahwa komitmen keberlanjutan hanya tipu-tipu agar bisnisnya tetap berjalan, tapi mereka sama-sekali tak memperbaiki cara kerja yang terus membabat hutan alam dan merampas hak atas tanah masyarakat adat,” kata Made.

Bukan hanya pengembangan kapasitas produksi Riau Komplek PT RAPP, temuan Jikalahari, anggota koalisi EoF, fakta di lapangan jauh berbeda dengan komitmen manis yang dibuat APRIL. Dalam
komitmen APRIL 2030, terkait investasi berkelanjutan dalam iklim, alam dan pembangunan, mustahil dicapai jika APRIL tidak mengembalikan hutan tanah masyarakat adat dan tempatan yang mereka rampas.

Terkait APRIL dapat mencapai nol emisi karbon bersih dari penggunaan lahan, mustahil tercapai jika APRIL masih menanam dan menebang akasia atau eukaliptus di atas lahan gambut, terlebih dengan penambahan kapasitas hingga 86%.
Publik patut mempertanyakan sumber bahan baku APRIL untuk mencukupi kebutuhannya. Dari mana lagi APRIL menambah produksi HTI-nya sendiri untuk menutupi gap sebesar 3,6 juta ton kayu?
Pun, dari mana pembelian dalam negeri menambah sebesar 2,7 juta ton dan mendatangkan kayu dari luar negeri dengan total 2,3 juta ton? Sepatutnya APRIL harus transparan menjelaskan asal-usul
bahan bakunya ini dan Pemerintah sebagai regulator menjalankan aturan main dengan konsisten.

“Pemberian izin yang tak transparan dan mengabaikan korban, mengingatkan kita pada korupsi kehutanan yang melibatkan Bupati, Kepala Dinas Kehutanan hingga Gubernur. Polanya sama. Yaitu diawali dari pemberian izin yang tidak transparan,” ujar Made Ali.

EoF menduga kuat penambahan produksi pulp ini akan memberikan potensi pembukaan lahan-lahan (land clearing) baru di Sumatera dan mengancam hutan alam di Kalimantan dan Papua. Salah satu
dugaan potensi pemasok bahan baku PT RAPP adalah dengan peluang Program Perhutanan Sosial (PS) yang digalakkan oleh pemerintah.

Penulis : Faisal/rls | YES