IBC, SANANA – Dinilai panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kepulaun Sula, Provinsi Maluku Utara menyelahi aturan Permendagri, Perda, Perbup dan hasil rapat bersama forkopimda, tentang pemilihan Kepala Desa. warga masyarakat Desa Waisum Kabupaten Kepulauan Sula lakukan aksi penolakan dan ancam boikot Pilkades Desa Waisum pada tanggal 4 Mei 2021 nanti serta meminta Pilkades Desa Waisum ditunda. pada hari ini Sabtu (1/5/2021) di Desa Waisum.

Hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil keputusan panitia Pilkades Kabupaten Kepulauan Sula dan hasil rapat Forkopimda Kabupaten Kepulauan Sula, yang menetapkan 18 Desa di Kepulauan Sula yang memiliki 5 (lima) pasangan calon Kepala Desa berdasarkan Permendagri, Perda dan Perbup sudah tidak mengikuti screening akan tetapi langsung ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Namun yang terjadi di Desa Waisum Kecamatan Mangoli Utara Timur Kabupaten Kepulauan Sula tersebut, Panitia Pilkades Kepsul, melalui surat panitia Nomor : 10/PANPEL-PILKADES/IV/KS/2021 secara sepihak mengugurkan salah satu pasangan calon kepala Desa di Desa Waisum dari 5 (lima) Cakades tinggal 4 (empat) pasangan tanpa alasan yang jelas.

Baca juga: Panitia Desa Diminta Adil Selenggarakan Pilkades Sula

Hal ini membuat warga masyarakat Desa Waisum Kabupaten Kepulauan Sula lakukan aksi penolakan dan mengancam memboikot serta meminta penundaan Pilkades di Desa Waisum Kecamatan Mangoli Utara Timur Kepsul karena dinilai panitia telah melanggar hasil kesepakatan rapat bersama Forkopimda Kepsul serta menabrak Permendagri, Perda dan Perbup Kepsul.

Fitranita, Kordinator Lapangan (Korlap) mengatakan bahwa, ini merupakan tindakan pembatasan hak politik bagi warga masyarakat pada Pilkades di Desa Waisum, dan juga ini sebagai bentuk panitia Pilkades melawan hasil rapat bersama Forkopimda Kepsul yang dilakukan pada Senin tanggal 26 April 2021 lalu.

“Sebagaiman yang tercantum dalam isi surat kesepakatan itu bahwa, Cakades yang berjumlah 5 (lima) orang akan diakomodir kembali dalam pemilihan Kepala Desa pada 4 Mei 2021 seperti terdaftar dalam surat nomor : 044/232/SETDA-KS/IV/KS/2021,” ungkap Fitranita melalui sambungan telepon.

Fitranita menegaskan oleh karena itu warga masyarakat Desa Waisum Kecamatan Mangoli Utara Timur menolak putusan panitia Pilkades Kepulauan Sula serta meminta untuk Pilkades Desa Waisum ditunda.

“Jika tuntutan kami tidak diindahkan maka kami akan memboikot jalannya Pilkades di Desa Waisum pada tanggal 4 Mei 2021 nanti. ini harga mati sebagai orang Desa Waisum, calon kepala Desa Harus Orang Waisum,” tutupnya tegas.

Penulis : Sarif | YES