IBC, JAKARTA – Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) meminta Pemerintah berhati-hati terhadap keputusan yang dikeluarkan yang menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris.

Status itu diumumkan oleh Menko Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia pada pada 29 April 2021 lalu.

“Pelabelan itu pula dikhawatirkan akan berdampak psikososial pada masyarakat Papua. Juga bagi warga Papua yang berada di daerah perantauan,” kata Humas PGI, Philip Situmorang melalui keterangan tertulis yang diterima IBC di Jakarta, Sabtu (1/5/2021).

Baca Juga: Semakin Brutal Lewat Aksi Penyerangan, Pemerintah Resmi Labelkan KKB Teroris

Menyikapi Rentetan peristiwa kekerasan yang terjadi di Pegunungan Tengah Papua, Philip menyatakan PGI berpendapat, Pertama: Meminta negara lebih hati-hati mengenai keputusan tersebut. Pendekatan kekerasan dan security approach yang digunakan selama ini terbukti tidak menyelesaikan masalah Papua, selain hanya makin menimbulkan kebencian di kalangan rakyat.

“Kedua: Pemerintah agar fokus kepada akar masalah Papua dengan pendekatan humanis dan kultural menuju Papua Tanah Damai. Sudah banyak hasil kajian yang menunjukkan upaya menuju ini, semisal “Road Map Papua”, yang dikeluarkan oleh LIPI, sebagai hasil studi dan kajian secara
komprehensif bertahun-tahun,” ujarnya.

Baca juga: Nyatakan KKB Papua Teroris, Pemerintah Cari Jalan Pintas Atasi Tantangan Konflik Papua

Ketiga: Menyelesaikan masalah Papua dengan solusi damai adalah jauh lebih bijaksana daripada menambah rumit upaya damai yang terus disuarakan oleh Gereja-gereja di Indonesia. Pemerintah harus tetap optimis bahwa jalan damai bagi Papua itu langkah yang benar dan tepat seperti pengalaman yang sukses di Aceh.

Selanjutnya Keempat: Meningkatnya eskalasi kekerasan di Pegunungan Tengah Papua akhir akhir ini perlu dievaluasi Pemerintah secara menyeluruh. Peran Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan di daerah perlu ditingkatkan secara signifikan utk memediasi dan mengakhiri kekerasan di Pegunungan Tengah Papua. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan baru yang lebih manusiawi bagi masyarakat Papua, dan wibawa negara dihormati karena bijak menyikapi situasi Papua.

“Kelima: Pemerintah perlu memberikan perhatian penuh terhadap ribuan warga di pengungsian yang terpaksa mengungsi dan meninggalkan kampung halaman mereka sebagai akibat dari operasi militer di Nduga, Intan Jaya dan Puncak Papua,” pungkas Philip.

Penulis : FA | YES