IBC, TANJUNG SELOR – Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Utara (BPK Kaltara) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2020 dan LHP Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Fisik Jalan, Jembatan, serta Gedung dan Bangunan.

LHP diserahkan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dori Santosa melalui Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltara, Agus Priyono kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara Norhayati Andris dan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kaltara di ruang Sidang DPRD Provinsi Kaltara.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan LKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 telah sesuai dengan SAP, telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, telah menerapkan unsur-unsur SPI secara efektif meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, pemantauan, informasi dan komunikasi, serta tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan,” ucap Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara Agus Priyono melalui release yang diterima IBC Kaltara, Senin (10/5/2021) sore.

Menurut Agus BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.

“Sementara hasil pemeriksaan kinerja menyimpulkan bahwa apabila pemda tidak segera memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi maka akan mempengaruhi efektivitas upaya Pemprov Kaltara dalam meningkatkan kualitas infrastuktur fisik jalan, jembatan, serta gedung dan bangunan,” ungkapnya.

Namun demikian, dalam LHP itu, menurutnya BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemprov Kaltara untuk dilakukan perbaikan.

“Upaya peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan serta gedung dan bangunan belum didukung struktur organisasi yang memadai, Pengelolaan penerimaan hibah (blockgrant) langsung dari Pemerintah Pusat kepada Sekolah dan OPD belum tertib,Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas peningkatan infrastruktur jalan,” ujar Agus.

Selanjutnya Agus menyatakan jembatan serta gedung dan bangunan belum memadai Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum sepenuhnya memadai dan Perencanaan program/kegiatan peningkatan kualitas infrastruktur fisik jalan.

“Jembatan serta gedung dan bangunan belum sepenuhnya mengacu pada RPJMD, antara lain terdapat ketidakselarasan antar dokumen RKPD, Renstra dan RPJMD dan belum terdapat output dan outcome yang terukur,” ungkapnya lagi.

Dirinya menegaskan BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK ditugaskan untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi lebih ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga keuangan negara dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Namun demikian, harapan peningkatan kemakmuran rakyat tersebut masih belum sepenuhnya tercapai. BPK berharap pada Tahun 2021 dan tahun selanjutnya, Pemprov Kaltara dapat meningkatkan indikator kemakmuran masyarakat pada level yang lebih baik atau melebihi rata-rata nasional, karena pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian akan semakin bermakna apabila diikuti dengan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di wilayah Kalimantan Utara,” tegas Agus.

Penulis : GKS | YES