IBC, TALIABU – Dampak dari tiadanya Kantor Pengadilan Agama di Kabupaten Pulau Taliabu, memandekkan sejumlah persoalan. Satu diantaranya terkait pengurusan dokumen pasangan suami istri (pasutri) yang mengajukan perceraian.

Pasalnya, hingga kini data perceraian yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Taliabu Barat, Pulau Taliabu, sebanyak 25 orang yang belum terselesaikan.

Sementara, untuk hal tersebut merupakan kewenangan dari pihak kantor Pengadilan Agama.

“Kami dari KUA Taliabu Barat meminta segera Pengadilan mengambil langkah, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan kewenangan Pengadilan,” tegas Sutikno kepada wartawan, Senin (31/5/2021).

Sutikno mengakui, mengenai hal yang dimaksud pihaknya telah melakukan koordinasi ke pihak Pengadilan Agama Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Selain itu, Sutikno menjelaskan, fungsi KUA hanya sebatas mediasi konflik rumah tangga yang akan dilanjutkan ke Pengadilan Agama.

“Jadi pengurusan perceraian itu hak prerogatif Pengadilan Agama. Namun, banyak masyarakat kita menganggap KUA itu tempat penyelesaian perkara, sementara kewenangan itu Pengadilan,” jelas Sutikno.

Penulis : HVD| YES