IBC, PALEMBANG – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan Angota Komisi VII DPR RI gelar Rapat Koordinasi (Rakordis) bersama Pemerintah Kabupaten Kota di 8 (delapan) Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terkait koordinasi penyaluran gas bumi pada jaringan gas rumah tangga dan pelanggan kecil di wilayah Sumsel bertempat di Hotel Novotel Palembang, Senin (31/5/2021).

Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar mengatakan hari ini melakukan rapat koordinasi bersama BPH Migas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Sumsel berkaitan dengan jaringan gas (Jargas) bumi rumah tangga yang sudah terpasang maupun yang akan diusulkan kembali pada tahun 2022.

“Kita sudah menyampaikan bersama BPH Migas beberapa kabupaten kota yang sudah terpasang tapi tidak termanfaatkan itu segera harus dimanfaatkan dan bagi yang belum terpasang dilahkan diajukan atau diusulkan mengingat program pembangunan jargas bumi rumah tangga ini sudah memasuki tahap pembahasan anggaran 2022,” ujarnya.

Dia mengungkapkan terkait penghapusan gas elpiji 3 (tiga ) kilogram (kg) masih dalam proses pengkajian bahwa subsidi gas elpiji 3 kg masih menjadi perdebatan azas pemanfaatan penerima subsidi.

“Pada tahun 2022 wancana untuk penghapusan subsidi elpiji 3 (tiga) kilogram akan diberikan langsung kepada masyarakat penerima manfaat sesuai dengan data kementerian sosial Republik Indonesia (RI),” ungkap Yulian Gunhar.

Sementara Kepala BPH Migas Pusat Fanshurullah Asa mengatakan BPH Migas berkoordinasi kepada Walikota dan Bupati di 8 (delapan) Kabupaten Kota Provinsi Sumsel guna untuk pemanfaatan jargas bisa dimaksimalkan karena Sumsel merupakan lumbung energi dan juga adanya rencana penyetopan Jargas bumi ke negara Singapura

“Dari 8 (Delapan) daerah pemerintah Kabupaten kota yang ikut rapat yang sudah mendapatkan jargas bumi ternyata dari 127.078 Sambungan Rumah (SR) yang dianggarkan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ternyata 28.334 SR belum terutilisasi atau terbengkali dengan anggaran 1 SR jargas bumi rumah tangga sebesar 10 juta rupiah,” ujar Fanshurullah.

Fanshurullah menjelaskan jika 28.334 belum terutilisasi bearti masih memakai gas elfiji 3 (tiga) kg dengan memakai subsidi, dimana 1 (satu) tahun subsidinya 35 tirliyun

“Makanya kita meminta kepada Walikota, Bupati, PGN, PTGN, bersama BUMD yaitu SP2J, Petro Prabu, Petro Gas Ogan Ilir supaya saling bahu membahu memaksimalkan mengidentifikasi mengapa ini terjadi karena ini merugikan uang negara dan bahkan jika dihitung untuk di Sumsel 350 Miliyar terbengkalai,” jelasnya.

Selanjutnya Fansurullah membeberkan 28.334 SR yang belum teutilisasi yaitu Kabupaten Pali sebanyak 1878 SR, Kabupaten Musi Rawas 3729 SR, Kabupaten Muara Enim 6321 SR, Kabupaten Musi Banyuasin 6354 SR, Kota Palembang 580 SR, Kabupaten Ogan Ilir 1329 SR, Kabupaten Ogan Komereng Ulu 5325 SR dan Kota Prabumulih 2918 SR

“Belum terutilisasi SR Jargas bumi terkendala oleh gas buminya belum ada, kontraktornya belum tuntas memasangkan Jargas sampai kekompornya belum terpasang, pipa distribusi gasnya belum ada dan BPH Migas akan membentuk tim yang akan membantu bupati dan walikota untuk berkoordinasi,” bebernya.

Terakhir ia mengungkapkan bahwa BPH Migas sudah membuat peraturan BPH No.4 Tahun 2021 yang sudah menjadi lembaga negara yang disahkan Kemenkumham dimana Jargas ada 2 (dua) jenis yaitu Rumah Tangga(RT)-1 Pelanggan Kecil (PK)-1 yang setara dengan elpiji 3 kilogram dengan menggunakan anggaran APBN dan RT-2 PK-2 untuk orang yang tidak mampu sehingga BPH Migas membuka peluang untuk berinvestasi kepada BUMN dan BUMD karena sudah ada dalam Perpres No.06 Tahun 2019

“BPH Migas sudah membuka ruang ini supaya bisa dilaksanakan oleh swasta agar tidak menggunakan APBN dan BPH Migas dengan peraturannya membuat plooting harga gas RT-2 PK-2 untuk diperhatikan juga keekonomianya yang dikomulatifkan harga gas tetap menguntungkan bagi yang mau berinvestasi membangun Jargas tetapi harga gasnya tetap dibawah gas elpiji 12 kilogram, yaitu 6000-6500 Rp/m3,” tutup Fansurullah.

Penulis : Zul | YES