IBC, JAKARTA – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah ciutan akun Twitter Partai Demokrat @PDemokrat yang mengatakan anggota DPR-RI Benny K Harman menyinggung saat SBY jadi presiden tidak bisa melaporkan orang yang menghina dengan ungkapan “kerbau” pada 2010 silam, lantaran pasal penghinaan presiden telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi saat dipimpin Mahfud MD.

“Agak ngawur. Penghapusan Pasal penghinaan kepada Presiden dilakukan jauh sebelum saya masuk ke MK (Mahkamah Konstitusi – red). Saya jadi hakim MK April 2008,” bantah Mahfud MD melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (9/6/2021).

Mahfud menambahkan sebelum dirinya jadi Menko RKHUP sudah disetujui DPR RI tapi pengesahannya ditunda.

“Sebelum saya jadi Menko RKUHP sudah disetujui oleh DPR tapi September 2019 pengesahannya ditunda di DPR,” tambahnya.

Selanjutnya Mahfud menegaskan kamu (Benny K Harman – red) di DPR ya, coret saja pasal itu.

“Kamu sekarang di DPR, ya, coret saja Pasal itu. Anda punya orang dan Fraksi di DPR,” tegasnya.

Dirinye menyampaikan bahwa isi RKHUP itu digarap lagi pada era SBY.

“Isi RKUHP itu digarap lagi pada era SBY, mulai sejak zaman Menkum-HAM Hamid Awaluddin dan seterusnya. Waktu itu (2005) saya anggota DPR. Menkum-HAM memberitahu ke DPR bahwa Pemerintah akan ajukan RKUHP baru,” ujar Mahfud.

Terakhir Mahfud menyatakan bahwa Ketua Timnya saat itu Muladi yang bekerja di bawah Pemerintahan SBY.

“Ketua Tim adakah Prof. Muladi yang bekerja di bawah Pemerintahan SBY. Sejarahnya baru lewat,” pungkasnya.