IBC, TALIABU – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Taliabu, Suprayidno, kembali berjanji untuk menyelesaikan proyek kantor Bupati tahun ini.

Padahal di tahun 2020, dengan nada yang sama, menantu wakil Bupati Taliabu itu menyampaikan, bakal menuntaskan pembangunan kantor tersebut.

Dari situ, ucapan Suprayidno terkesan mengambang tanpa output (hasil) yang jelas sesuai targetnya.

Namun, alasan terhentinya pembangunan kantor Bupati itu, kata Suprayidno, disebabkan pemusatan anggaran karena dampak dari pandemi Covid-19.

“Kantor Bupati Taliabu yang sempat terhenti pekerjaannya pada beberapa tahun terakhir, karena terkendala anggaran akibat dampak kebijakan refocusing, sekarang sudah mulai kembali dilanjutkan,” kata Suprayidno ketika melakukan pemantauan kantor Bupati, Kamis (10/6/2021) kemarin.

Mantu Wabup itu menambahkan, penyelesaian proyek kantor Bupati Taliabu dalam beberapa bulan akan dituntaskan.

“Kami target 3 bulan kedepan sudah tuntas,” ucap Suprayidno.

Diinformasikan, 2 (dua) proyek milik DPUPR Taliabu yakni kantor Bupati dan DPRD sempat menjadi temuan BPK RI Perwakilan Maluku Utara, dengan nomor 21. C/LHP//XIX. TER/06/2016.

Dua proyek besar itu, diduga telah merugikan negara. Untuk kantor bupati sebesar Rp874.384.188,29, sementara untuk proyek kantor DPRD senilai Rp3.963.072.097,04.

Penulis : HVD | YES