IBC, JAKARTA – Korupsi merupakan penyakit kronis yang perlu diobati. Sejak era reformasi bergulir korupsi tak pernah surut  malahan kian menggila sebut saja korupsi ASABRI Rp23 triliun yang kini ditangani Kejagung sampai Bansos untuk kaum marjinal pun diembat.

Menyikapi hal itu, Political and Public Policy Studies (P3S), Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK) dan Esensinews.com menggelar webinar yang bertajuk, 23 Tahun Reformasi : Indonesia dalam Pusaran Korupsi, Jumat (11/06/2021).

Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menegaskan nilai religiusitas dalam tubuh lembaga antirasuah sengaja dihilangkan. Ia menambahkan hal itu masih berkaitan dengan isu adanya radikalisme dan taliban di dalam tubuh lembaga antirasuah.

“Nilai religius itu diubah sama KPK yang sekarang, karena mungkin berpikir religius itu dekat dengan yang taliban-taliban itu,” ucapnya.

Saut meyebut saat dirinya masih memimpin lembaga antirasuah, nilai yang harus dimiliki oleh insan KPK adalah religiusitas, integritas, keadilan, profesionalitas, dan kepemimpinan atau yang disingkat RI-KPK.

Namun nilai-nilai itu diubah sejak UU KPK berhasil direvisi. Nilai-nilai itu diubah oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK dalam susunan kode etik terhadap insan KPK. Dewas menghapus nilai religiusitas dengan sinergitas.

Saat itu Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan penambahan sinergitas karena dalam UU versi revisi mengharuskan KPK melakukan kerja sama, koordinasi, dan supervisi dengan lembaga lain.

“Ini persoalan perilaku, sehingga integritas bermasalah. Perlu pencegahan dan penindakan karena keduanya harus seimbang,” ungkap Situmorang.

Disisi lain, Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan menjelaskan berbicara 23 tahun pasca reformasi, ini bukan waktu yang singkat. Jadi ada satu kesimpulan awal, bahwa sejarah pemberantasan korupsi adalah tuntutan masyarakat.

“Kenapa dukungan publik sangat perlu, karena beberapa kasus OTT KPK tidak pernah ada nama mentri. Nanti ketika dilapangan ditemukan petunjuk. Maka perlu tuntutan masyarakat,” ucap Adnan.

Tak kalah penting kata Adnan perlunya independensi lembaga dan pegawainya.

“Jangan penegak hukum terlibat konflik kepentingan,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Political adn Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menyoroti kegilaan korupsi yang terjadi di Indonesia sejak era reformasi, para koruptor saat ini dengan bangganya mempertontonkan keserakahan dan ketamakan mereka.

“Seperti di negara luar, pelaku korupsi ada yang ditembak mati, atau duduk di kursi listrik sampai mati, ada pula yang digantung,” tegas Jerry.

Jerry kembali menegaskan jika hukuman mati terlalu berat, pelaku korupsi sebaiknya dimiskinkan saja sampai keturunan ke-8 (delapan).

“Jika hukuman mati terlalu berat, pelaku korupsi sebaiknya dimiskinkan saja sampai keturunan ke-8. Nanti biaya pendidikan anak-anaknya akan di biayai oleh negara,” tegasnya lagi.

Menurut Jerry jangan jadi budaya seperti saat ini, pelaku korupsi masih diberikan waktu dan kesempatan di pemerintahan.

“Jika ketegasan dilakukan maka pelaku korupsi akan takut,” sambung pria yang melang melintang di dunia politik tersebut.

Penulis : DS | YES