IBC, TALIABU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Taliabu, melalui Kasi Pidsus, Andi Aprizal, mengatakan bakal mengusut tuntas soal dugaan kasus korupsi pada penyediaan obat-obatan sejak tahun 2016 lalu.

Menurutnya, pengelolaan penyediaan obat-obatan tersebut, tidak berdasarkan kontrak yang ditetapkan, dengan nilai anggaran kontrak berjumlah Rp4,9 Milyar.

“Ada keterlambatan kedatangan obat-obatan dan volumenya tidak sesuai kontrak. Akhirnya terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp1,3 Milyar (Sumber: Laporan Hasil Audit BPK Malut),” ungkap Andi kepada wartawan, Rabu (23/6/2021).

Lanjutnya, kerugian negara juga terdapat pada dana keterlambatan penyediaan obat-obatan sebesar Rp259 juta. Meski telah adanya pengembalian sejumlah Rp400juta.

“Sebab ada beberapa obat yang dibeli tapi tidak ada dikontrak, maka obatnya itu datang setelah selesai kontrak. Dan kontrak yang diserahkan ke RUB selaku penyedia pada bulan November sementara kontrak habis di bulan Desember 2016, jadi dia begitu tergesa-gesa mencari obat-obatan,” terang Andi.

Dari kasus ini, Kejari berhasil mengantongi keterangan dari RUB selaku pihak penyedia obat-obatan dan salah satu staf di Dinas Kesehatan Taliabu, kini pemeriksaan tersebut masih berlanjut.

Untuk diketahui, RUB berprofesi sebagai apoteker di Taliabu, selain terlibat dalam dugaan kasus penyediaan obat-obatan, nama RUB juga terseret dalam kasus proyek pembangunan Puskesmas Sahu-Tikong, sebagai pelaksana pekerjaan. Yang telah merugikan anggaran negara sebesar Rp1,98 Milyar.

Penulis : HVD| YES