IBC, SUMSEL – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI) Sumatera Selatan (Sumsel) gelar sosialisasi perundang-undangan kebijakan administrasi kependudukan tahap I dan launching inovasi aku mandiri dihadiri oleh wakil Bupati OI H Ardani di Beston Hotel Palembang, Jum’at (25/6/2021).

Wakil Bupati Kabupten Ogan Ilir H Ardani mengatakan bahwa pemkab akan membangun kios pelayanan kependudukan yaitu E-KTP, akte kelahiran, akte kematian, Kartu Keluarga dari 23 jenis pelayanan disetiap Desa dengan tujuan untuk melayani administrasi kependudukan

“Masyarakat bisa langsung datang ke kios itu dan bisa ditunggu sehingga masyarakat tidak perlu datang lagi kekabupaten untuk urusan administrasi kependudukan,” ucapnya.

Ia mengungkapkan untuk sekarang kios pelayanan kependudukan ada 6 (enam) desa untuk percontohan dahulu dan setelah sosialisasi 6 (enam) desa percontohan maka segera dilanjutkan akan dibangun kios pelayanan kependudukan untuk seluruh desa se-Kabupaten OI.

“Makanya malam ini Kepala Desa (Kades) dan para operatornya dilatih untuk memberikan layanan kependudukan sesuai dengan visi misi Bupati OI bahwa kita akan memberikan pelayanan kependudukan yang optimal kepada masyarakat dan mendekatkan pelayanan yang ada secara bertahap,” ungkap Ardani.

Sementara Kadis Dukcapil OI Akhmad Luthfi mengatakan sesuai dengan intruksi Kementerian Dalam Negeri dan Bupati Ogan Ilir pada hakekatnya ingin mendekatkan kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan kependudukan.

“Sosialisasi pada malam ini untuk memberikan pemahaman kepada Camat dan para Kepala Desa sehingga tidak ragu-ragu untuk melaksanakan dalam melayani administrasi kependudukan didesa karena Camat dan Kepala Desa merupakan garda terdepan dalam hal pelayanan publik,” ujar Akhmad.

Dirinya menuturkan sesuai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 07 Tahun 2019 tentang pelayanan online dan permendagri 104 dan 109 tahun 2019 bahwa semua dokumen kependudukan bisa dicetak memakai kertas HVS putih 80 gram.

“Masyarakat bisa cetak-cetak sendiri dan seluruh dokumen yang kita terbitkan dengan tanda tangan elektronik tidak perlu lagi legalisir dimana selama ini masyarakat ketika membutuhkan dokumen harus legalisir,” tutur Akhmad.

Akhmad Luthfi beberkan terkait semua pelayanan yang sudah diamanatkan oleh undang-undang bahwa semua pelayanan dokumen kependudukan diseluruh wilayah Republik Indonesia (RI) tidak dipungut biaya

Alhamdulillah untuk blanko E-KTP sampai saat ini khususnya kabupaten OI tidak pernah kekosongan dengan pelyanan E-KTP untuk masyarakat lebih dari 100 persen sudah dilakukan pemkab OI dimana usia 16 tahun keatas sudah kita rekam untuk E-KTP dengan cara jemput bola kesekolah-sekolah tetapi belum bisa kita cetak karena menunggu usia 17 tahun baru bisa dicetak,” bebernya.

Tak lupa Akhmad juga menjelaskan Kios pelayanan kependudukan secara mandiri artinya Kades dan perangkat Desanya memakai alat sendiri untuk pelayanan kependudukan seperti leptop dan printer dan Desa yang sudah dibekali oleh Dinas Dukcapil Pemkab OI yaitu Desa Palu, Desa Talang Balai Baru 2, Desa Talang Balai Lama, Desa Tanjung Agas, Desa Tanjung Harapan.

“Selesai dari pelatihan malam ini kami akan melakukan Bimbingan teknis (Bimtek) terlebih dahulu untuk seluruh operator yang diutus oleh Kades se-kabupaten OI terkait pelayanan kependudukan dan selanjutnya akan kita bentuk kios-kios pelayanan Desa yang berlokasi dikantor Kades sehingga kita punya tenaga operator profesional seperti yang disampaikan Bupati harus kerja sama dengan Dinas PMD karena biaya pengoperasiannya menggunakan APBDes seperti honor operator, Aat Tulis Kantor (ATK) dan sebagainya,” jelasnya.

Terakhir Akhmad menambahkan terkait data kematian penduduk kabupaten OI, Dinas Dukcapil telah menyurati Kades melalui Camat secara rutin untuk melaporkan data-data kematian dan langsung akan diterbitkan akat kematian, dengan demikian data akan kependudukan akan terhapus

“Harapan Pemkab OI pada waktunya nanti masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan cukup di Desa masing-masing sehingga menghemat waktu dan terhindar dari biaya pungutan liar dan kepada seluruh Camat beseta para Kades Kabupaten OI bekerja keras agar seluruh masyarakat dengan kesadaran untuk memiliki dokumen kependudukan,” tutupnya.

Penulis : Zul | YES