IBC, TALIABU – Selama 10 (sepuluh) bulan tercatat, perangkat Desa Padang, Kecamatan Taliabu Utara, Pulau Taliabu, Maluku Utara, belum terima gaji. Terhitung sejak 2019 hingga 2021.

Ketua Komisi I DPRD Pulau Taliabu, Sukardinan Budaya, mengingatkan Kepala Desa Padang layak menerima sanksi pemberhentian dari jabatan, apabila hal tersebut terbukti.

“Kalau informasi ini benar, maka bupati harus mengganti yang bersangkutan,” tegas Dinan, seperti yang diterima, IBC, Senin (19/7/2021).

Sehingga, dirinya meminta agar pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Taliabu, dapat menelaah diagnosa terkait tidak di bayarnya hak perangkat Desa Padang tersebut.

“Gaji dan tunjangan itu hak aparat Desa, kalau tidak dibayar, kira-kira anggarannya dikemanakan,” tanya Dinan.

Meski diketahui, sampai sekarang ADD tahun 2019-2020 tahap 3 belum dicairkan sebesar 20%. Namun 80% telah dicairkan yang seyogiayanya dapat terbayarkan gaji Perangkat Desa sebelumnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Taliabu, Mansuh Mudo, dalam waktu dekat bakal memanggil Kades terkait.

“Saya akan panggil kades yang bersangkutan untuk minta klarifikasi lagi,” ucap Munsuh ketika dihubungi.

Dia mengaku, persoalan Desa yang sering diketahuinya melalui wakil rakyat yang seharusnya disampaikan ke DPMD.

“Kalau ada masalah di Desa silakan datang ke Dinas, bukan langsung laporkan ke DPRD,” kata Munsuh.

Sebelumnya, isu yang berkembang bahwa, perangkat Desa terkait belum menerima gaji selama 3 tahun, namun hal tersebut dibantah.

Dalam konfimasi terpisah, Kepala Desa Padang, Rinto Palalang, menjelaskan, gaji Perangkat Desa yang belum terbayar bukan 3 t(tiga) ahun.

“Jadi bukan 3 tahun tapi hanya 10 bulan, 3 bulan di 2019 dan 7 bulan di 2020,” jelas Rinto.

Penulis : HVD