IBC, JAKARTA – Terkait rangkap jabatan yang diemban Ari Kuncoro sebagai Rektor UI dan Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menuai kritikan dikalangan masyarakat.

Hal ini merajuk dengan diubahnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 menjadi PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) oleh Presiden Jokowi Widodo (Jokowi).

Dalam Pasal 39 (c) PP Nomor 75 Tahun 2021, tertulis bahwa rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai direksi pada Badan Usaha Milik Negara/daerah maupun swasta.

Padahal, pada aturan sebelumnya, Pasal 35 (c) PP Nomor 68 Tahun 2013, rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.

Melihat hal ini, salah satu organisasi Relawan Jokowi melalui Ketua Umum Kornas Indonesia, Roni Rosa (RR) menegaskan Presiden jangan terjebak dengan agenda buruk para pembantunya.

“Pertama jadi perhatian khusus buat presiden jangan terjebak oleh pembantunya yang punya agenda buruk,” tegas Roni melalui keterangannya kepada IBC di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Roni menambahkan perubahan PP ini untuk agenda politik dan bisnis personal para pembantunya.

“Bahkan sampai mencocok cocokan PP dengan perubahan PP untuk agenda politik dan bisnis personal. Gilanga lagi jauh dari kepentingan Jokowi dan rakyat,” tambah Roni.

Bendahara Umum Poros Benhil ini juga kembali menegaskan, kalau Erick Thohir sebagai pembantu Presiden sudah tidak satu visi lagi dengan Presiden Jokowi, sebaiknya dipecat saja.

“Para menteri dan pejabat negara dalam hal ini Erick Thohir sebagai mentri BUMN dan kalau emang tidak satu visi lagi dengan Presiden Jokowi, ya pecat aja!” sergahnya.

Ketika ditanya apakah agenda politik para pembantu presiden berkaitan dengan menjelang Pilpres 2024, dengan santainya ia menjawab, semua dapat saja terjadi. “Ya pastinya bisa aja, bisa bisnis saat ini bisa juga buat agenda politik 2024,” jawab dia.

Saat dikonfirmasi, bahwa Ari Kuncoro telah mengundurkan diri sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), ia menyampaikan tetap saja hal itu ada preseden buruknya.

“Tetap ada preseden buruk tentang berubahnya PP dari 2013 ke 75/2021 tentang larangan pejabat negara merangkap jabatan, yang awalnya dari tidak boleh jadi direksi dan komisaris, tapi sekarang yang dilarang cuma direksi aja,” tutup Roni yang juga aktivis 98 ini.

Penulis : DS | YES