IBC, SUMSEL – Polda Sumatera Selatan (Sumsel) gelar rapat koordinasi (Rakor) penyerapan anggaran percepatan pemulihan ekonomi nasional menindaklanjuti teguran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada Provinsi Sumsel terkait penggunaan anggaran Covid-19 khususnya realisasi untuk belanja penanganan Covid-19 hingga insentif tenaga kesehatan Covid-19 beberapa waktu lalu

Rakor berlangsung di Gedung Promoter Mapolda Sumsel, Jum’at (23/7/2021) yang dipimpin Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri S turut dihadiri Gubernur Sumsel H Herman Deru, Kajati Sumsel M Rum Sekda Sumsel Akhmad Najib, Kepala Inspektorat Sumsel, Kadinkes Sumsel Lesty Nurainy, Kepala BPKAD Sumsel, Kepala Bappeda, Kadinsos Sumsel, Kalaksa BPBD Sumsel, Kadin perdagangan Sumsel, Kadis Perkim Sumsel.

Kapolda Sumsel Irjen Pol lEko Indra Heri S mengatakan Polda Sumsel siap menunjang dan mendukung realisasi penyerapan anggaran percepatan pemulihan ekonomi nasional dan penyaluran program perlindungan sosial serta belanja modal terkait bansos.

“Polda Sumsel juga siap mendukung dalam rangka pengawasan dan pendampingan dalam realisasi penyerapan anggaran percepatan pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu perlunya persamaan persepsi sehingga adanya satu tindakan bersama,” katanya.

Sementara Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan dasar rakor penyerapan anggaran percepatan pemulihan ekonomi nasional bersama Gubernur Sumsel ini untuk membantu Pemprov Sumsel mempercepat penyerapan anggaran untuk penanggulangan bencana pandemi Covid 19 di Provinsi Sumsel yang masih rendah.

“Rakor ini guna untuk menindak lanjuti surat teguran dari Mendagri Nomor 900/3913/SJ Provinsi Sumsel menduduki posisi ke 4 dari 19 provinsi di Indonesia yang mendapatkan teguran,” ujar Herman.

Terakhir Kabidhumas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi didampingi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel Kombes Pol H Anton Setiyawan mengatakan bahwa pihaknya melalui Subdit Tipikor siap membantu pemerintah dalam mengawal dan pengawasan anggaran penanganan Covid 19

“Kita siap membantu pemerintah dalam mengawal dan pengawasan anggaran penanganan covid-19 dari tindakan penyelewengan maupun korupsi dan semoga anggaran covid-19 digunakan sesuai dengan kebutuhan sebagai mestinya,” tutup Supriadi.

Penulis : Zul | YES