IBC, JAKARTA – Pelaksanaan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) yang diselenggarakan oleh oknum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas-Jokowi dan segelintir Dewan Pimpinan Wilayah DPW dinilai ilegal karena tidak memiliki legal standing.

Pasalnya hal itu di luar kesepakatan bersama saat pertemuan di Jalan Dhamawangsa yang dipimpin oleh Ketua Dewan Penasihat DPN Seknas-Jokowi Sidarto Danusubroto (Dewan Pertimbangan Presiden-Jokowi). Adapun hasil dari pertemuan tersebut, untuk segera menyelenggarakan Munas dengan opsi, Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) atau Kongres Seknas-Jokowi.

“Kami tegak lurus dan taat pada hasil kesepakatan Dharmawangsa yang telah menugaskan carataker pimpinan Helmi Fauzi untuk menyelenggarakan Munaslub atau Kongres Seknas-Jokowi di 2021 ini,” ujar Ketua DPW DKI Jakarta melalui rilisnya yang diterima redaksi, Rabu (28/7/2021).

Baca Juga : DPN Seknas-Jokowi Sebut Tidak Ada (Pjs) Ketum Seknas-Jokowi!

Ia juga menegaskan, bahwa pihaknya menolak dengan seluruh intrik, kegiatan atau pribadi atau pihak-pihak yang mengaku DPN Seknas-Jokowi.

Senada dengan Ketua DPW Seknas-Jokowi DKI Jakarta, Pengurus DPW Seknas-Jokowi Jawa Tengah pun menyampaikan pendapat yang sama. “Seharusnya semua pihak menghormati konsensus Dharmawangsa yang telah disetujui bersama,” terang Bambang Wahyono pengurus DPW Seknas-Jokowi Jawa Tengah Ini.

Namun ternyata, lanjut Bambang, ada pihak-pihak yang melangkahi hasil kesepakatan dengan mengadakan pengangkatan sendiri sebagai pelaksana tugas Ketua Umum dan mengadakan Munassus.

Demikian juga disampaikan Wakil Ketua DPW Seknas-Jokowi Sulawesi Utara, Joutje yang menurutnya penetapan Plt Ketua Umum dan Munassus yang dibuat oleh sekompok orang tersebut itu akal-akalan, tidak berdasar dan legal standingnya tidak jelas.

Untuk diketahui, penolakan terhadap Plt Ketum Seknas-Jokowi dan Munassus serta dukungan pada Caretaker juga ditegaskan oleh 16 Dewan Pengurus Seknas-Jokowi lainnya, yakni, Provinsi Banten, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Kalimanan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Aceh, Kepulauan Riau, Sumatra Utara, Bengkulu, Jambi, Sumatra Barat, Bangka Belitung, dan Lampung.

Penulis : FA|YES