IBC, PELALAWAN – Dugaan penguasaan lahan diluar izin pelepasan dan Hak Guna Usaha (HGU) yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit (PKS) PT. Gendahera Hendana diperkirakan mencapai 7.000 ha lebih versi data kementrian agraria dan tata ruang atau badan pertanahan Nasional (ATR/BPN) terupdate tahun 2020.

Cakupan luasan lahan secara keseluruhan diperkirakan mencapai 13.898 ha. Baik yang berada didalam izin HGU dan yang berada diluar pelepasan atau izin HGU.

Berdasarkan hasil sidak tim Pansus DPRD provinsi Riau pada tahun 2015, PT GH melakukan penanaman diluar HGU seluas 3.483 Ha. Dan tersebut adanya kerugian negara dari segi P3 alias PPn, PPh dan PBB dengan nilai mencapai Rp32,9 milyar pertahunnya, serta PPH PKS sebesar Rp 17,2 Milyar per tahun.

Peneliti dari komunitas PATAR menjelaskan berdasarkan overlap data yang diperoleh dari dinas perkebunan Provinsi Riau dan Disbun Kabupaten Pelalawan serta investigasi di lapangan, ada sekitar 5.000 ha lahan di luar izin HGU berada di kawasan hutan (HPK).

“Data yang kita peroleh kemudian kita overlap dengan hasil investigasi di lapangan ada sekitar 5.000 ha lahan yang dikuasai perusahaan tersebut yang juga berada diluar izin HGU mereka,” jelas Anto staff penilitian dan data PATAR kepada awak media ketika ditemui di sekretariat rumah hijau yang berada di Pekanbaru pada Senin (26/7/2021) siang.

Menurutnya luasan lahan yang dikuasai pihak perusahaan PT. GH terdapat perbedaan luasan yang sangat kontras antara peta dari Kementerian ATR BPN dengan data BPN provinsi Riau tahun 2017.

“Kita cek dengan citra antara keduanya (kementrian ATR BPN dengan BPN provinsi Riau, red) terdapat selisih luasan yang sangat jauh. Versi BPN provinsi Riau luas HGU PT GH mencapai 13.000 ha lebih, sedangkan versi kementrian ATR BPN hanya 2.600 san Ha,” jelas Anto.

Namun menurutnya terkait data tersebut dirinya menyarankan untuk lakukan pengecekan langsung ke kementrian ATR BPN di Jakarta untuk memastikan keakuratan data miliknya.

Pihak perusahaan sendiri ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut membantah terkait adanya kelebihan penguasaan lahan seluas 5.000 Ha seperti yang dijelaskan di atas. Menurutnya data yang disodorkan tersebut tidak valid.

“Dari mana bapak mendapatkan angka 5.800 ha itu?, Informasi dari tim legal peta itu tidak valid pak,” ujar Randa selaku humas PT Gandahera Hendana.

Sedangkan menurut dokumen komisi 1 DPRD Pelalawan, kebun sawit PT Ganda Hera yang beroperasi di kabupaten Pelalawan, ternyata melebihi Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 1300 Hektar. Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi 1 DPRD Pelalawan bersama masyarakat Desa Ukui II, Rabu (7/9/2016).

Soal kelebihan HGU yang dimiliki PT Ganda Hera ini, dipertegas oleh perwakilan BPN yang hadir pada saat RPD pada tahun 2016 silam. Dari penjelasan pihak BPN, HGU yang dimiliki PT Ganda Hera 7.797 hektar yang berada didua blok. Sementara data yang dimiliki Komisi 1, hanya 6.357 hektar.

Penulis : Faisal | YES