IBC, JAKARTA – Berita tak menggembirakan, yang mana Indonesia negara terburuk di dunia dalam mengatasi Covid-19.

Hasil survei ini dirilis media ternama Amerika Bloomberg. Mereka menempatkan Norwegia dan Swiss serta Selandia Baru terbaik dalam mengatasi pandemi corona.

Menurut Direktur Studi Politik dan Kebijakan Publik (P3S) Jerry Massie, sejumlah hal menjadi pemicu hingga Indonesia menjadi yang terburuk di dunia dalam mengatasi kasus Covid-19. Plin-plan pertama Pemerintah Jokowi mengambil keputusan bahkan kebijakan tiba-tiba tanpa ada kajian komprehensif.

“Contohnya PPKM Darurat dan PPKM Level 1-4. Ini tak ada dalam UU Kesehatan Kekarantinaan Nomor 8 Tahun 2016 yang hanya ada Karantina di Rumah Sakit, di Rumah, PSBB dan Lockdown. Tapi ini tanpa PERPPU ataupun revisi Undang-undang. Tapi menurut pemerintah ini mengacu pada Peraturan Mendagri,” ungkap Jerry melalui keterangan tertulis kepada IBC di Jakarta, Jum’at (30/7/2021).

Jerry menyatakan yang mana pandemi ini dijadikan lahan bisnis.

“Padahal vaksin di Indonesia dibantu Inggris yang akan mengalirkan 100 juta di seluruh dunia, Amerika 4 juta vaksin moderna, Jepang 2 juta dan negara lainnya,” ujarnya.

Selanjutnya jelas peneliti Kebijakan Publik dari Amerika ini mengatakan membuat tabung gas dipalsukan oleh mereka yang ingin mengais keuntungan dari pengalaman saudara-saudaranya bahkan obat ditimbun. Belum lagi menurut Jerry, banyak yang jadi jubir presiden dan jubir Covid-19. Berkaca dari mendiang Preaiden Soeharto jubirnya hanya Moerdiono, bukan semua bicara.

“Sebetulnya ini tugas Kementerian Kesehatan, tapi anehnya di ambil alih sejumlah kementerian mulai Kementerian BUMN, Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kemendagri dan lainnya,” kata Jerry.

Belum lagi sebut Jerry, terlalu banyak istilah Covid-19 tanpa grand design yang dipakai misalkan; PPKM Darurat, PSBB Mandiri, Terbatas, New Normal, PPKM Level 1-4 sampai Isoman.

Lebih parah lagi menurut dia, Anggaran Rp1000 triliun lebih tapi terburuk di dunia. Coba saja anggaran Rp167 triliun untuk kesehatan, ADD Rp70 triliun dan Sisa Anggaran (Silpa) tahun 2020 sebesar 234,7 triliun digunakan dengan baik maka tak akan separah ini. Menurut IDI ada 598 dokter yang meninggal, hampir 40 Jaksa meninggal, 11 Kepala Daerah, 445 perawat meninggal sampau ratusan tokoh agama.

“Indonesia memang negara agak unik yaitu hobi rapat terbatas, raker, RDP, politik pencitraan sampai pengaturan politik saat membantu warga. Yang lebih miris terlalu banyak rapat, yang dibayangkan dalam 3-4 kali rapat tapi hasilnya tak jelas. Waktu kita habis dalam rapat dan diskusi,” ujarnya.

Berbagai kasus Indonesia berada pada kisaran 50-ribuan. Bahkan hingga Rabu (28/7/2021), jumlah kematian 30.168 orang. Menurutnya tercatat kasus selama bulan Juli terjadi dibandingkan dengan bulan Juni yang mencatatkan 7.913 kasus kematian.

“Dalam dua minggu belakangan ini, pasien yang meninggal terus bertambah yaitu mencapai 1.000 kasus setiap hari bahkan lebih. Bahkan pada 27 Juli 2021 kematian mencapai 2.069 kasus dalam satu hari,” sebut Jerry.

Kelemahan sselanjutnya dia menjelaskan faktor pemesanan vaksin tak serentak tapi dilakukan secara bertahap.

“Dari sejumlah kementerian dan tak serentak serta Indonesia memesan 4 jenis vaksin mulai dari AstraZenaca (Inggris), Sinovac (China) sampai Pfizer dan Moderna dari Amerika,” ujar Jerry.

Jerry mencontohkan data Senin (26/7/2021), terdapat 44.728.320 orang telah menerima dosis vaksin virus corona. Namun baru 18.129. Namun baru telah selesai menerima dua dosis vaksin covid-19 di Indonesia.

Jadi target pemerintah untuk vaksinasi massal tak tercapai. Sebelumnya pemerintah menargetkan total 208.265.720 orang, tapi saat ini baru menyentuh 21, persen dari sasaran sasaran yang menerima47 dosis pertama.

Sedangkan dosis kedua baru berada di angka 8,7 persen, ini jauh dari target herd immunity yang berada di angka 70 persen. Padahal pandemi sudah terjadi setahun lebih di Indonesia, sangat berkurang dari target saja belum tercapai, ditambah kini stok menipis, diprediksi akan habis kurang dari sebulan.

“Kita vaksin sinovac waktu lalu, tapi pemerintah China menyebut vaksin ini tingkat evakasinya atai tak layak dikomsumsi. Saya curiga pemerintah China tidak menggunakan Sinovac ini,” terangnya.

Padahal jika diikuti saran konstruktif dari para pakar, peneliti sampai pengamat pada Febuari dan Maret 2020 sudah diingatkan agar Indonesia di lockdown tapi pemerintah berdalih soal ekonomi.

Lebih jauh Jerry menuturkan, ada beberapa daerah yang ingin diberlakukan lockdown tapi ditolak pemerintah pusat. Saat ini juga Papua berencana lockdown tapi tak dapat izin. Istilah “Keselamatan Rakyat di atas segala-galanya” itu bagi dirinya tak berlaku. Konsep kita saat menghadapi bencana tak fokus, searah dan tak sejalan.

Falsafah Cicero dua ribu tahun silam sudah jelas, tentang bagaimana sseorang negarawan harus menimbang berbagai masalah kenegaraan, katanya kesejahteraan rakyat selalu ditempatkan di atas segalanya.

“Sejak kasus Covid-19 pertama diumumkan ke publik pada Senin, 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan 1.155 kasus virus corona dengan 102 kematian dan 59 pasien sembuh. Dan saat itu Tegal, Tasikmalaya sampai Papua akan melakukan lockdown tapi di tolak Presiden den Jokowi. Ini karena Presiden mendengar dari pembisik-pembisiknya,” jelas dia.

Dia pun mempertanyakan, kenapa Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Filipina bisa lockdown? Indonesia tak mampu. Mengutip menyatakan Ekonom ternama Indonesia Rizal Ramli, “Pemerintah terlalu pelit mengeluarkan anggaran untuk rakyatnya”.

Lebih lanjut Jerry mengatakan awalnya terjadi pemaksaan vaksin dan pengancaman bak preman. Regulasi yang dikeluarkan, kalau tak divaksin maka tak perlu mengurus administrasi di kantor. Tapi akhirnya terbantahkan oleh pernyataan Kemendagri.

“Pandemi Corona di Indonesia dia sudah 1 tahun 4 bulan, kalau tak ada cara yang tepat kecepatan penyebarannya mungkin kita akan jadi negara terakhir dalam genggaman Covid-19,” pungkasnya.

Penulis : FA | YES