IBC, Jakarta-Menuju HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengajak kepada seluruh masyarakat untuk membangun sebuah poros politik baru dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni masyarakat adil dan makmur.

Ketua Umum PRIMA, Agus Jabo Priyono, menilai bahwa Indonesia saat ini membutuhkan sebuah poros politik baru yang nantinya bisa digunakan sebagai payung politik bagi seluruh individu maupun organisasi sosial-politik dalam memperjuangkan Indonesia yang lebih baik, demokratis, adil dan makmur.

“Poros Politik Baru ini akan mengusung politik anti-oligarki, yaitu penolakan terhadap segelintir elit-kaya yang memanfaatkan kekuasaan politik sekedar untuk melayani kepentingannya: menumpuk kekayaan,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat (13/8).

Menurut Agus Jabo, Bangsa Indonesia saat ini tengah sedang berhadapan dengan dua tantangan besar, yaitu krisis yang diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 diantaranya krisis kesehatan dan krisis ekonomi.

Tantangan kedua, lanjut dia, ada krisis politik yang berujung pada negara lumpuhnya Negara dalam merespon krisis akibat pandemi, tetapi mengarah pada apa yang disebut Sukarno sebagai krisis ‘gezag’.

Krisis gezag adalah krisis yang menurunkan wibawa simbol-simbol Negara, seperti ketidakpercayaan pada pejabat, lembaga, dan simbol-simbol Negara. Ini terjadi karena praktek politik yang merusak negara: korupsi, penegakan hukum yang tebang pilih, kebijakan politik yang merugikan rakyat, dan lain-lain.

“Bung Karno menyebut krisis gezag sebagai krisis paling berbahaya karena bisa memicu disintegrasi sosia dan runtuhnya bangunan kebangsaan,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan, krisis yang dipertajam oleh pandemi maupun krisis gezag berasal dari akar masalah yang sama yaitu tata kelola kekuasaan yang hanya dipegang oleh segelintir orang untuk melayani segelintir orang atau oligarki.

Sementara itu, Jika dilihat konfigurasi politik Indonesia, hanya dua kubu yang dominan mewarnai politik Indonenesia: poros Istana versus poros oposisi. Poros istana meliputi individu maupun kekuatan politik (partai-partai pendukung pemerintah) yang sedang berada di lingkaran kekuasaan. Sedangkan poros oposisi meliputi Demokrat, PKS, dan kelompok konservatif.

“Masalahnya, kalau kita periksa rekam jejak dua poros itu, mereka bukanlah wajah baru. Merekalah yang mewarnai politik Indonesia sejak pasca reformasi hingga hari ini,” ucap Agus Jabo.

Agus Jabo menyebut, kedua poros ini selama dua dekade paska reformasi tidak bisa membawa Indonesia keluar dari lilitan korupsi, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi.

Maka dari itu, PRIMA sebagai partai baru yang bertekad mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan, yaitu masyarakat adil dan makmur, menganggap kedua poros itu tak bisa diharapkan untuk membawa Indonesia keluar dari dua krisis yang dihadapi Indonesia saat ini.

“Poros Politik Baru ini akan mengusung politik anti-oligarki, yaitu penolakan terhadap segelintir elit-kaya yang memanfaatkan kekuasaan politik sekedar untuk melayani kepentingannya dalam menumpuk kekayaan,” tuturnya.

Agus Jabo menjelaskan, poros politik baru ini akan mengusung dua platform utama. Pertama, Politik kesejahteraan, yaitu memperjuangkan seperangkat kebijakan ekonomi dan politik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia. Kedua, politik yang bersih dan demokratis, yang terwujud dalam penyelenggaraan kehidupan politik yang bersifat partisipatif dan transparan.

“Kami percaya, korupsi bisa diperangi kalau partisipasi rakyat diperkuat, pengelolaan negara makin transparan, kemerdekaan pers dijamin, penegakan hukum yang terpercaya, dan penjaminan hak-hak politik rakyat,” pungkasnya.

Penulis: BN|Editor: BN