IBC, PEMALANG – Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan, didampingi Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilaya XI Jawa-Madura Suhendro Abasori, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Propinsi Jawa Tenggah Ammy Rita Manalu, Ketua Umum DPP Gerakan Masyarakat (Gema) Perhutanan Sosial Indonesia mengunjungi lokasi permukiman dalam kawasan hutan di Dusun Bantar Bolang Desa Bantar Bolang dan Dusun Kembangkuning Desa Karanganyar, Kecamatan Bantar Bolang pada Selasa (24/8/2021).

Kunjungan tersebut dalam rangka percepatan penyelesaian kasus-kasus permukiman masyarakat yang berada dalam kawasan hutan.

“Presiden memerintahkan kepada Kantor Staf Presiden, Menteri LHK dan Menteri Agraria untuk segera menyelesaikan masalah ini, agar ada kepastian hukum yang melindungi rakyat yang sudah berpuluh tahun tinggal di kawasan hutan,” tutur Abetnego.

Undang-Undang Cipta Kerja (UCK) serta Perafuran Pemerinta (PP) turunan telah mengubah peraturan lama yang menyulitkan penyelesaian permukiman dalam kawasan di Jawa, Bali, Lampung dan Kalimantan Selatan.

“Melalui aturan baru yaitu PP 23 Tahun 2021 dan Permen LHK No 7 Tahun 2021 permukiman dalam kawasan hutan dapat diselesaikan dengan sederhana,” tutur Ketua Umum Gema Perhutanan Sosial Indonesia Siti Fikriyah,

Siti menambahkan bahwa penyelesaian konflik pemukiman di kawasan hutan dapat dilakukan secara sederhana itu memang permohanan kami dihadapan Presiden Jokowi.

“Ini memang permohonan kami di hadapan Presiden pada 23 November dan 3 Desember 2020,” tambahnya.

Menurut Siti ada lebih dari 1000 lokasi pemukiman dalam kawasan hutan.

“Lebih dari 1000 lokasi permukiman dalam kawasan hutan, sekitar 150 di Jawa Tengah dan Jawa Barat dan lebih dari 700 lokasi di Jawa Timur,” ungkapnya.

Seperti diketahui bahwa masyarakat di dua desa tersebut telah menempati kawasan hutan era awal kemerdekaan, sekitar 70 tahunan lalu.

Kepala Desa Bantarbolang dan Karanganyar serta Camat yang turut hadir mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi atas kebijakan baru ini.

“Kami terharu, kemerdekaan memang 17 Agustus Tahun 1945, namun kami baru merasa benar-benar merdeka pada masa ini, di masa Pak Jokowi,” ungkap perwakilan warga dengan terharu.

Sementara itu, Sekjen DPP Gema M Hanafiah mengatakan kami telah menyampaikan 54 usulan kasus konflik agraria di kawasan hutan.

“Kami telah menyampaikan 54 usulan kasus konflik agraria di kawasan hutan, terbanyak berupa permukiman dalam kawasan kepada KSP dan Kementerian LHK, salah satunya di lokasi BantarBolang,” kata Hanafiah.

Lebih lanjut Hanafiah mengucapkan terima kasih karena usulan Gema ditinjau oleh KSP dan KLHK.

“Kami mengucapkan terima kasih usulan Gema telah ditinjau oleh KSP dan KLHK.” ucapnya.

Pada hari yang sama juga dilakukan peninjauan lapangan oleh KSP di lokasi permukiman dalam kawasan di Banyuwangi, Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari, dilanjutkan peninjauan rencana redistribusi tanah di Desa Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu, dan juga redistribusi tanah eks tukar menukar kawasan hutan di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Ketiga lokasi di Jawa Timur tersebut adalah lokasi reforma agraria usulan Gema Perhutanan Sosial Indonesia.

Penulis : DS | YES