IBC, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah (FH) mengkritik partai-partai yang tidak diundang ke Istana Negara, Sabtu (28/8/2021) kemarin.

“Mereka sibuk dengan branding “berada di luar istana dan kabinet” tapi gak paham bagaimana membangun pandangan alternatif dengan menggunakan kekebalan legislatif atau DPR RI . Mereka sama saja sebenarnya,” cuit Fahri di akun Twitter pribadinya pada, Minggu (29/8/2021) malam.

Menurut Fahri banyak kesalahan memahami oposisi dalam tradisi presidensial. oposisi presidensial bermuara pada oposisi kongresional atau lembaga perwakilan.

“Jadi gak usah teriak oposisi, cukup buktikan suara anda merdeka. Sementara DPR RI kita kebanyakan satu suara tanpa perbedaan yang nyata,” ungkaonya.

Fahri menjelaskan istilah oposisi tidak dikenal dalam presidensialisme, termasuk dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 kita.

“Sebenarnya oposisi adalah istilah parlementer. Tapi fungsi oposisi kita sebenarnya ada di legislatif tersebut. Maka, merdekakan mereka dari kungkungan #DaulatParpol dan kembalikan #DaulatRakyat!” jelasnya.

Sekarang, mantan Wakil Ketua DPR menyatakan ketika semua terasa dihapus dan di-takedown, maka semua nampak bisa sihentikan. Ia menambahkan tapi parpol di DPR RI tidak sadar bahwa konstitusi menjamin adanya fungsi oposisi dan pengawasan.

“Bahwa ada yang tidak bisa dihentikan yaitu mulut anggota DPR RI yang dijaga imunitasnya,” ujae Fahri.

Ketika media massa, media sosial sampai mural bisa dihentikan, Fahri menyampaikan harusnya hak bertanya anggota DPR RI tidak bisa dihentikan oleh siapapun.

“Satu mulut anggota DPR RI saja bisa bikin banyak berita apalagi satu fraksi atau partai. Masalahnya mereka juga bingung mau bicara apa?😀 (emoji ketawa – red),” ujarnya.

Jadi, Fahri mengungkapkan banyak partai yang tidak tahu cara oposisi dalam presidensiil.

“Bicara “kami oposisi” tapi faktanya parlemen kita sepi dari orang cerewet. Kalau DPR RI sepi artinya sesungguhnya oposisi sudah tidak ada. Hanya dengan mengembalikan #DaulatRakyat maka oposisi tegak,” ungkapnya.

Dirinya kembali menjelaskan jika seorang anggota DPR RI lebih taat keoada kabinet apapun posisi partainya maka dia tidak paham makna kongresional.

“Jika seorang anggota DPR RI lebih taat kepada kabinet apapun posisi partainya maka dia gak paham makna kongresional. Tapi seorang anggota DPR RI yang partainya di luar kabinet tapi tetap mingkem lebih sulit dimengerti lagi. Apa guna inunitas dan kekebalan hukum?” jelas Fahri lagi.

Selanjutnya Fahri menuturkan peran pengawasan dan oposisi tidak bisa diserahkan kepada masyarakat sipil atau pun partai baru.

“Rakyat pada dasarnya tidak bebas, terbukti sekarang. Tapi suara rakyat di DPR RI sangat berarti dan dahsyat. Inilah yang harusnya kita fungsikan. Jangan malah sibuk pencitraan,” tuturnya.

Terakhir Fahri mengajak parpol yang mengaku oposisi untuk mengaktifkan semua anggota DPR RI dari partainya masing-masing.

“Ayo parpol yang ngaku oposisi aktifkan semua anggota DPR RI kalian. Suruh mereka menggonggoong lebih keras. Hingga suara rakyat yang tak terdengar menjadi nyaring terdengar. Jewerlah eksekutif di seluruh lini dan jangan bersekongkol dengan mereka. Diam kalian adalah sekongkol!” tandasnya.

Penulis : DS | YES