IBC, JAKARTA – Budiman Sudjatmiko menanggapi dengan utras sebuah akun Twitter @_AnakKolonk yang menulis di timeline “MESTINYA ASFINAWATI – Ketua @YLBHI SESEKALI BERDISKUSI DENGAN “ANAK KAMPUNG” INI | tentang rezim otoriter yang tak akan senang dgn kebebasan, tak terkecuali kebebasan akademik, sebagaimana yg dimaksudkan Asfinawati yg samapai hari ini masih bebas ngebacot sana – sini.

“Bedakan otoriter dengan represif. Semua rejim demokratis harus bisa represif untuk menegakkan aturan. Jika tak represif, bisa jatuh bangun dan kacau. Adanya kontrol/oposisi yang cerdas adalah untuk mencegah jangan sampai jadi otoriter. Pemerintah Pak Jokowi represif? Ya. Otoriter? Tidak,” cuit Budiman di akun Twitter pribadinya, Selasa (1/9/2021) beberapa jam yang lalu wib.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menambahkan bedakan represif dengan otoriter, bedakan otoriter dengan totaliter (2 tahun lalu saya buat thread perbedaan keduanya).

“Pahami itu agar niat baikmu tak jadi bencana karena gak didasari ILMU. Sudah lama manusia jadi korban bencana sosial karena niat baik yang tak didasari ilmu,” tambah Budiman.

Mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini menyampaikan kata Louis Althuser, negara harus punya 2 jenis aparatus (yang liberal sekalipun) yakni Aparatus ideologis dan Aparatus represif.

“Dulu aktivis 1980an dan 1990an suka mendiskusikan perbedaan fungsi kedua aparatus itu dalam tipe-tipe rejim yang berbeda,” jepas Budiman.

Menurut Budiman, seingatnya tidak ada satupun aktivitis 1980an/19901n yang dia kenal yang setuju dengan anarkisme.

“Seingat saya tak ada satu pun aktivis 1980an/1990an yang saya kenal yang setuju anarkisme (masyarakat tanpa negara). Negara demokratis yang kita cita-citakan harus bisa represif untuk menegakkan aturan dengan tetap dikontrol oleh oposisi yang cerdas,” ujarnya.

Pendiri gerakan Invoator 4.0 Indonesia ini mengatakan dirinya tidak tahu apakah teman-teman civil society masih suka membaca teori-teori klasik itu.

“Saya tak tahu apakah teori-teori klasik itu masih suka dibaca dan didiskusikan oleh teman-teman civil society. Saya kira ini perlu dikaji sambil menambahi dengan literatur-literatur terbaru keadaan sosial global sekarang,” kata Budiman.

Sebelumnya Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, mengungkapkan bahwa rezim otoriter tak akan senang dengan kebebasan, tak terkecuali kebebasan akademik.

“Kalau menurut saya rezim otoriter itu pasti tidak senang dengan kebebasan. Jangankan kebebasan berbicara, pikiran saja kita nggak bisa bebas,” ujar Asfinawati dalam sebuah webinar yang digelar oleh LP3ES pada Selasa, (31/8/2021).

Menurut Asfinawati jika ada pemerintah yang mengendalikan pikiran orang dan mengenalikan kebebasan-kebebasan akademis, itu artinya pasti dia rezim otoriter.

“Jadi kalau kita lihat ada pemerintah yang mengendalikan pikiran orang, dan mengenalikan kebebasan-kebebasan akademis, itu artinya pasti dia rezim otoriter, tinggal kadarnya seperti apa,” ungkapnya.

Asfinawati juga menyebut bahwa rezim otoriter tak mengenal batas zaman.

“Kecenderungan sebuah pemerintah untuk mengendalikan pikiran masyarakatnya dari waktu ke waktu akan selalu ada. Hanya saja, mungkin derajat otoritarianismenya berebeda-beda,” tuturnya.

Penulis : DS | YES