IBC, KUANSING – Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Duta Palma Nusantara (DPN) yang beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) Provinsi Riau secara sepihak memutus akses jalan umum menuju perkebunan milik masyarakat dengan membuat galian parit Gajah.

Diketahui ada tiga Nagari (mencakup beberapa desa – red) yang terdampak dari putusnya akses jalan umum menuju lahan maupun perkebunan milik masyarakat setempat. Diantaranya Kenegerian Kopah, Benai dan Siberakun.

Dari sumber informasi yang berhasil dirangkum, penyebab diputusnya akses jalan umum oleh pihak perusahaan DPN dikarenakan masyarakat menolak surat ultimatum untuk mengganti rugi lahan yang dikuasai masyarakat selama ini senilai Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) per hektarnya.

“Masyarakat menolak surat ultimatum PT. Duta Palma untuk mengganti rugi lahan masyarakat sendiri dengan harga Rp70 juta perhektar, kalau kami tidak mau untuk ganti rugi sampai tempo yang ditentukan mereka, pihak perusahaan akan memutus semua akses selain jalan umum,” kata Nasrun selaku Kepala Desa Titian Modang Kenegerian Kopah kepada biro IBC melalui WhatsApp, Kamis (2/9/2021) malam.

Selanjutnya Nasrun menceritakan selama beroperasi perusahaan perkebunan kelapa sawit itu tidak pernah mengeluarkan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap desa yang berdampingan dengan koorporasi. Terkait konflik berkepanjangan itupun kata Nasrun, pihak Duta Palma tidak pernah hadir saat dipanggil hearing di DPRD.

Dalam ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana termuat dalam pasal 1 ayat (3), pasal 66 ayat (2) dan pasal 74 ayat (1) dijelaskan bahwa CSR merupakan kewajiban yang harus di laksanakan oleh perseroan.

Pihak pemerintah daerah Kuansing menurut penjelasan Nasrun sudah mengetahui permasalahan konflik antra PT. Duta Palma Nusantara dengan masyarakat dari Tiga Kenegerian tersebut.

“Bupati langsung turun kelapangan untuk menyelesaikan agar konflik masyarakat dengan perusahaan tidak terjadi, untuk itu Bupati berharap agar masyarakat bersabar dan dapat menahan diri,sampai masalah ini selesai dalam tiga hari kedepan,” kata Nasrun.

Koordinator Umum komunitas Lingkungan PATAR Rahmad menyayangkan konflik agraria begitu leluasa di Riau tanpa ada keberpihakan kepada masyarakat lokal.

“Informasi yang kita terima corporasi ini tidak pernah mengeluarkan CSR, bahkan Ninik Mamak dan Pemda tidak tau proses perpanjangan HGU mereka. Ini luar biasa sekali. Bupati harus berani evaluasi segala bentuk perizinan PT Duta Palma, bila perlu cabut izinnya,” jelas Rahmad saat ditemui di sekretariatan PATAR di komplek MPR Panam, Pekanbaru, Jum’at (3/9/2021).

Rahmad juga mengatakan pihaknya akan melakukan olah data terkait HGU milik PT Duta Palma dan akan menyerahkan kepada Pemda Kuansing sert masyarakat setempat jika diperlukan.

“Kita bantu cek data, apakah sesuai antara penguasaan lahan dengan luas izin HGU nya. Dan mungkin ada wilayah yang masuk ke kawasan hutan kita cek dulu,” tandasnya.

Penulis : Faisal | YES