IBC, SUMSEL – Pada perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), setelah dilakukan rapat Komisi-Komisi DPRD Sumsel, Wakil ketua Komisi V Mgs H Syaiful Padli yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) angkat bicara terkait hibah APBD.

Mgs H Syaiful Padli mengatakan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 yaitu hibah APBD dibahas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing dimana sebelum keluar Permendagri tersebut dibahas di Komisi III.

“Kami Komisi V mendapatkan bagian yaitu membahas 5 (lima) Dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel yang membahas Hibah yaitu Kesra hibah organisasi keagamaan, Dinas Sosial hibah bantuan sosial masyarakat, Dinas Pemuda dan Olahraga terkait hibah bantuan KONI, Dinas Kesehatan terkait dengan hibah bantuan vaksin dan lainnya, Dinas Pendidikan terkait dana BOS,” ujarnya.

Syaiful menegaskan bahwa Hibah APBD menjadi perhatian Komisi V, agar tidak ingin mengulangi kejadian sebelumnya dimana banyak yang terjerat hukum karena kasus dana Hibah APBD.

“Kami komisi V memastikan untuk OPD jika bantuan Hibah yang belum diverifikasi oleh Dinas terkait dan surat Keputusan persetujuan Gubernur artinya perencanaannya belum matang dimana tidak adanya proposal kami akan menolak untuk dibahas,” tegasnya.

Selanjutnya Syaiful menyampaikan bahwa Komisi V akan serius memperhatikan alokasi hibah di APBD perubahan 2021dan menertibkan administrasi mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dan pengawalan sehingga alokasi Hibah APBD menjadi lebih baik lagi.

“Kedepan kita ingin adanya heppi ending dimana tidak adanya permasalahan dikemudian hari dan kita sangat bersyukur dengan adanya permendagri No.77 tahun 2020 karena proses penganggaran dan pengawasan akan jauh lebih efektif,” tutupnya.

Penulis :Zul | YES