IBC, JAKARTA – Ketua SETARA Institute Hendardi mengatakan bahwa Mahkamah Agung (MA) telah menetapkan putusan uji materiil Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 1 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa aturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020, dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 70/PUU-XVII/2019, serta Putusan MK Nomor: 34/PUU-XIX/2021.

“Secara normatif dapat dipahami bahwa tindakan hukum KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyelenggarakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai salah satu ukuran pengalihan status kepegawaian adalah legal dan konstitusional,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima IBC di Jakarta, Jum’at (10/9/2021) siang wib.

Dalam putusannya, Hendardi mengatakan MA juga menyebut bahwa TWK absah menjadi salah satu alat ukur obyektif dalam sebuah test ASN maupun pengembangan karir ASN.

“Ihwal tindak lanjut putusan atas hasil TWK KPK, selanjutnya menjadi domain pemerintah,” katanya.

Menurut Hendardi organ pemerintah yang memiliki kewenangan pengangkatan kepegawaian adalah BKN.

“Oleh karena itu BKN dan KPK dapat menjadikan dua putusan dari MK dan MA sebagai rujukan tindakan administrasi negara lanjutan,” tegasnya.

Selanjutnya Hendardi menyampaikan dua produk putusan lembaga yudikatif tersebut diharapkan dapat mengakhiri kontroversi TWK yang selama ini melilit KPK.

“Energi publik yang melimpah selanjutnya dapat disalurkan untuk mengawal KPK bekerja mencegah dan memberantas korupsi,” jelasnya.

Namun demikian, Hendardi menyatakan problem implementasi norma, yang oleh sejumlah pihak dianggap melanggar hukum, tetap dapat dipersoalkan melalui jalur yudisial.

“Pegawai KPK yang dianggap tidak memenuhi syarat menjadi ASN, selanjutnya dapat saja menempuh jalur yudisial melalui PTUN setelah menerima SK pemberhentian yang bersifat individual, konkret dan final, yang merupakan obyek tata usaha negara,” tandasnya.

Penulis : DS | YES