IBC, JAKARTA – Menjelang masa pensiun panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada November mendatang, issue seputar pergantiannya mengemuka.

Berkaitan dengan hal ini, Ketua Umum relawan Komite Rakyat Nasional (Kornas) Jokowi Abdul Havid Permana meminta Presiden Jokowi untuk cermat dan mempertimbangkan berbagai pandangan dan saran dalam memilih Panglima TNI yang baru.

“Pemilihan Panglima TNI bukan hanya berbicara dinamika internal TNI, namun juga kepentingan masyarakat bangsa dan negara kesatuan RI pada umumnya,” kata Havid biasa dirinya dipanggil melalui keterangan tertulis yang diterima IBC di Jakarta, Minggu (12/9/2021).

Menurut Havid secara historis persoalan yang sangat krusial kondisi situasi politik dihadapi negara saat ini adalah menstabilkan situasi politik dalam negeri banyaknya konflik yang mengancam mengarah kepada SARA lebih prioritas untuk segera ditangani karena dalam kondisi yang cukup akut.

“Dalam hal ini kesiapan matra terdepan yang paling mumpuni memang Angkatan Darat (AD) ketimbang Angkatan Laut (AL) atau Angkatan Udara (AU) untuk menstabilkan situasi politik dalam negeri,” ujarnya.

Selain itu berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 13 Ayat 4 terdapat kata-kata “dapat dijabat secara bergantian”. Menurut Havid, kalimat ‘dapat’ adalah sebuah kalimat yang menyatakan hal yang tidak wajib, atau tidak harus.

“Artinya hemat kami berdasarkan UU tentang TNI dalam Pasal 4 tersebut terdapat kata-kata dapat, bermakna enggak mesti atau harus bergilir seperti tradisi yang telah berlangsung selama ini. Dari Matra Darat, Matra Udara dan Matra Laut. Saya kira saat ini kita harus objektif melihat kondisi bahwa keamanan dalam negeri lebih penting dibandingkan persoalan perbatasan yang ada di laut,” ungkapnya.

Dirinya menyampaikan secara historis negara Indonesia tidak memiliki konflik dengan negara lain.

“Dan secara historis pula negara ini tidak memiliki konflik dengan negara lain (kondisi perang antar negara – red), itu makanya kita menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif,” lanjut Havid.

Maka dari itu pihaknya menilai bahwa pergantian Panglima TNI tidak perlu diperdebatkan apalagi UU tidak mewajibkan giliran dari matra mana yang akan menjabat Panglima TNI.

“Oleh karena itu perlu kami tegaskan kita kembalikan saja siapa yang layak dan mumpuni yang akan menjabat Panglima TNI Apakah Pak Andika atau pak Yudo. Semuanya kita kembalikan kepada Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif,” tegas Havid.

Penulis : DS| YES