IBC, SUMSEL – Anggota Komisi VII DPR RI H Yulian Gunhar menghadiri kegiatan sosialisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) dalam rangka pembinaan kegiatan pertambangan Batubara kepada Pemerintah Daerah dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Hotel Santika Premiere bandara Palembang, Selasa (21/9/2021).

Yulian mengatakan bahwa hari ini Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba melakukan sosialisasi pembinaan kepada pengusaha pertambangan yang ada di Provinsi Sumsel dengan tujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Pertambangan yang berkaitan dengan izin usaha pasca revisi Undang-Undang (UU) Minerba Nomor 3 tahun 2020.

Alhamdulillah kegiatan sosialisasi ini berjalan lancar dan sukses yang dihadiri beberapa perusahaan pertambangan baik secara langsung maupun virtual sangat merespon dimana UU Minerba Nomor 3 Tahun 2021 yang lebih menekankan kepada proses perizinan pencadangan wilayah lahan pertambangan,” ucapnya.

Dirinya menjelaskan bahwa beberapa poin dari UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 terjadi perubahan, salah satunya yaitu wilayah usaha pertambangan khusus terutama Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B), dimana Sumsel sebagai lumbung energi 52 persen cadangan pertambangan, dengan berubahnya undang-undang ini, terkait proses perizinannya masyarakat pelaku-pelaku usaha pertambangan masih belum paham seperti apa regulasi yang baru dikeluarkan

“Secara tehnis sudah dijelaskan beberapa poin-poinnya terkait dengan proses perizinan kepada pelaku-pelaku usaha pertambangan, tetapi sebagai wakil masyarakat Sumsel yang duduk di Komisi VII DPR RI yang membidangi ESDM untuk menekankan kepada Kepmen ESDM Nomor 1824K Tahun 2018 tentang pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah tambang dimana investasi yang ada itu seharusnya mendukung lapangan kerja dan ekonomi masyarakat diwilayah itu,” jelas Yulian.

Selanjutnya Yulian mengatakan bahwa yang terjadi dilapangan perusahan-perusahan pertambangan ini mengabaikan Kepmen ESDM Nomor 1824K Tahun 2018, karena untuk pengerjaannya diserahkan kepada pihak ke-3 (tiga) melalui perusahaan-perusahaan penyedia lapangan kerja dengan sistem outsourcing, bahkan oknum-oknum perusahaan yang mendapatkan kontrak melalui perusahaan induk itu melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pekerjanya.

“Seharusnya jika ada pelanggaran seperti itu dalam Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB) nya perusahaan-perusahaan itu menjadi catatan rapot merah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov), tetapi prakteknya di lapangan tidak terendus oleh kita, kecuali kalau kita betul-betul turun kelapangan dan menerima informasi-informasi seperti itu,” katanya.

Terakhir Yulian menambahkan bahwa poin dari Kepmen Nomor 1824 tahun 2018 selain dari lapangan kerja yaitu kesehatan, pendidikan, infrastruktur termasuk juga rumah ibadah harus di cover oleh perusahan itu, jangan sampai masyarakat yang ada disekitar perusahaan itu berada tidak menerima manfaatnya dan jika ada laporan dari masyarakat Komisi VII akan turun langsung ke lapangan.

“Semoga dengan tersosialisasikannya UU Nomor 3 Tahun 2020 ini masyarakat pelaku-pelaku usaha pertambangan mendapatkan akses langsung untuk berkaitan dengan IUP dan apalagi sekarang sudah dibentuk kementerian baru dimana seluruh yang berkaitan dengan izin dikembalikan ke Menteri Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal agar terkoordinir satu pintu,” tutupnya.

Penulis : Zul | YES