IBC, JAKARTA – Dengan menggaungkan taggar #PolisiJaksaKPK, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahari Hamzah mengucap syukur tensi ketegangan 3 (tiga) lembaga penegakan hukum yakni Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan tidak sekeras di masa lalu.

“Salah satu yang harus kita syukuri sekarang adalah tensi ketegangan antara 3 (Polri, KPK dan Kejaksaan) lembaga penegakan hukum dalam penanganan korupsi, tak sekeras di masa lalu. Justru sekarang nampak pembagian tugas yang baik terutama dlm pemberantasan korupsi. #PolisiJaksaKPK,” ujar Fahri di akun Twitter pribadinya, Selasa (28/9/2021).

Fahri menyatakan dirinya sering mewanti-wanti kawan-kawan di KPK agar menyadari kekuatan dan kelemahan yang diberikan Undang-Undang (UU).

“Saya sering mewanti-wanti kawan-kawan di KPK agar menyadari betul kekuatan yang diberikan oleh UU sekaligus juga menyadari kelemahannya. Kekuatannya ada pada penindakan tapi kekuatan itu harus dipakai untuk mencegah. Bukan semata-semata untuk penindakan. #PolisiJaksaKPK,” ujarnya.

Demikianlah seharusnya, kata Fahri makanya sekarang makin nampak KPK ingin melakukan pencegahan dan penyelamatan keuangan negara. KPK tidak perlu bersaing dalam perlombaan penindakan. Senjata pamungkas harus dipakai KPK untuk mencegah dan mengembalikan kerugian. #PolisiJaksaKPK

“Untuk itulah KPK perlu terus memberikan dukungan kepada Polri (Divisi Humas Polri ) dan Kejaksaan dalam upaya bersama memberantas korupsi sistemik. Dan untuk menyoroti kejaksaan sebagai salah satu mitra penting secara nasional KPK harus membangun sinergi. Itu mandat UU,” katanya.

Mantan Wakil Ketua DPR ini menjelaskan dalam Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2020, Presiden Jokowi menyampaikan, Kejaksaan adalah institusi terdepan dalam penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote.

“Dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan dalam mengawal pembangunan nasional. Kiprah Kejaksaan adalah wajah pemerintah dan kiiprah Kejaksaan adalah wajah kepastian hukum Indonesia di mata rakyat dan internasional, demikian pesan Presiden Jokowi. #PolisiJaksaKPK,” jelas Fahri.

Menurut Fahri, pidato Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja (Raker) Kejaksaan agar lembaga inti negara kembali mendapat trust dari publik.

“Apa yang saya tangkap dari pidato Presiden Jokowi dalam Raker Kejaksaan itu adalah harapan untuk memfungsikan lembaga inti negara agar kembali mendapat trust dari publik, wajah Kejaksaan adalah wajah pemerintah dan wajah kepastian hukum. #PolisiJaksaKPK,” ungkapnya.

Selanjutnya Fahri mengungkapkan inti dari pemberantasan korupsi adalah uang negara kembali dan pelayanan publik membaik, di luar itu hanya gimmick. Selebrasi bukan kerja lembaga penegak hukum. Tindakan Jaksa Agung yang fokus pada pengembalian kerugian negara adalah kerja inti pemberantasan korupsi.

“Terus terang, mungkin ini subjektif, tapi lembaga pengumpul uang dari masyarakat dan khususnya pensiunan seperti ASABRI, Jamsostek, Jiwasraya, dan lain-lain adalah sasaran kegiatan korupsi yang harus fokus diselamatkan. Dan itu sudah dilakukan. #PolisiJaksaKPK,” ungkapnya.

Lebih lanjut Fahri menegaskan tidak akan ada konsentrasi kerja para pegawai dan buruh di dalam dan di luar pemerintahan jika uang pensiun mereka tidak terjamin keselamatannya. Tabungan pensiun adalah sumber etos kerja jangka panjang yang serius. Tindakan Kejaksaan perlu didukung terus.

“Lalu apakah itu dilakukan oleh Jaksa Agung adalah setelah mendapat arahan Presiden? Tentu! JA bersama jajarannya langsung fokus bekerja dalam senyap. Untuk pertama kalinya, dalam waktu 6 bulan Jaksa Agung mengembalikan kerugian negara Rp26 trilyun di semester awal 2021,” tegasnya.

Selain fokus pada pengembalian keuangan dan perbaikan ekonomi, Fahri mengatakan strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan Kejaksaan cukup matang dan sistemik, pencegahan dilakukan agar tata kelola tetap berjalan, penindakan diambil untuk kasus yang akan menghasilkan koreksi terhadap sistem.

ia menambahkan Jaksa Agung concern terhadap output dan outcome dengan tidak semata hanya main tangkap, menghukum dan memberi efek jera, Tapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan perbaikan tata kelola sistem sebagai jaminan kepastian di masa depan.

“Adanya harapan perubahan di Kejaksaan sebagai lembaga inti negara dengan Kepemimpinan JA, ditambah trigger dari kerja-kerja KPK baru yang alert terhadap pola kerja sistem dalam negara, seharusnya sudah bisa membuat kita memiliki target yang jelas kapan korupsi sebagai endemi berakhir,” katanya.

Kemudian mantan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan kita harus menyadari betapa besarnya republik ini. Otonomi telah membuat kita menyerahkan uang yang tidak sedikit kepada daerah. Maka Polri sebagai penegak hukum yang jaringannya paling luas adalah pencipta kedisiplinan hukum utama.

“Maka sekali lagi, dengan sinergi 3 lembaga ini saya berharap kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi dapat semakin nampak kasat mata yang akan langsung punya akibat pada investaai dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tandasnya.

Penulis : DS | YES