IBC, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Parti Solidaritas Indonesia (DPP PSI) menyampaikan keterangan terkait pemecatan kader dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari PSI, Sisi Viani Limardi.

“DPP PSI telah mengeluarkan surat keputusan pemecatan selamanya terhadap Sisi Viani Limardi dari keanggotaan PSI pada Sabtu, 25 September 2021,” kata Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka melalui keterangan pers, Rabu (29/9/2021).

Isyana menyampaikan keputusan pemecatan ini sudah melalui proses panjang.

“Keputusan ini dibuat setelah melalui proses panjang berupa evaluasi dan penilaian berjenjang mulai dari DPW PSI DKI Jakarta, Direktorat Pembinaan Fraksi dan anggota legislatif PSI, Tim Pencari Fakta (TPF) dan terkahir DPP PSI,” ujarnya.

Menurut Isyana, Sisi Viani Limardi juga telah dipanggil secara resmi untuk memberikan jawaban dan sanggahan atas pertanyaan TPF.

“TPF juga telah memanggil secara resmi Sisi Viani Limardi dan dalam sesi tersebut yang bersangkutan diberikan kesempatan luas untuk menyampaikan jawaban dan sanggahan atas pertanyaan TPF,” ungkapnya.

Dirinya menambahkan dari evaluasi tersebut telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan tidak sejalan dengan visi misi partai.

“Dari hasil evaluasi tersebut Sisi Viani ternyata tidak sejalan dengan visi misai Partai dan terbukti melanggar AD/ART Partai tepatnya Anggaran Rumah Tangga pasal 5 tentang kewajiban anggota, yakni patuh dan setia pada garis perjuangan, AD/ART serta keputusan-keputusan partai,” tambah Isyana.

Setelah melihat hasil evaluasi tersebut, Isyana menjelaskan DPP PSI mengambil keputusan memberhentikan Sisi Viani Limardi dari keanggotaan Partai.

“Selannutnya kami mengambil keputusan memberhentikan Sisi Viani Limardi dari keanggotaan Partai. Langkah ini terpaksa kami lakukan dalam menegakkan garis perjuangan partai,” jelasnya.

Politikus PSI ini mengatakan karena Sisi Viani bukan lagi anggota PSI, otomatis tidak bisa jadi anggota DPRD DKI Jakarta.

“Karena sudah bukan lagi anggota PSI, Sisi Viani secara otomatis tidak bisa menjadi anggota DPRD DKI Jakarta mewakili PSI. Kami akan segera melayangkan surat ke Pimoinan DPRD DKI Jakarta terkait hal ini,” kata Isyana.

Wanita yang mengawali karir dari dunia modeling ini memaparkan berdasarkan Undang Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) terkait perbehentian Sisi Viani menjadi anggota DPRD DKI Jakarta perlua adanya keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Berdasarkan UU MD3 terkait pemberhentian Sisi Viani menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta perlu adanya keputusan dari Mendagri. Namun sampai terbitnya keputusan tersebut, sejak tanggal Surat DPP PSI dikeluarkan yakni Sabtu, 25 September 2021 Sisi Viani sudah bukan lagi bagian dari keluarga besar PSI. Segala tindakan Sisi Viani setelahnya tidak terkait lagi dengan PSI,” papar Isyana.

Terakhir Isyana mengatakan yang terpenting bagi PSI adalah memastikan nilai-nilai partai dijalankan oleh samua kader.

“Bagi PSI yang terpenting adalah memastikan nilai-nilai PSI terus dipraktekan mulai dari solidaritas, kesetaraan dan anti korupsi wajib dijalankan secara konsisten oleh semua kader PSI. Menjadi anggota DPRD adalah tanggung jawab bukan privilege yang tidak dapat dievaluasi.” pungkasnya.

Penulis : DS | YES