IBC, PELALAWAN – Normalisasi sungai serta pelebaran Kanal di hilir Sungai Ara dan di hulu Sungai Pinang oleh perusahaan PT. Selaras Abadi Utama (PT. SAU) dinilai pihak masyarakat telah merusak bentuk asli Sungai Pinang dan mengancam kelestarian biota sungai.

Temuan di lapangan kondisi sungai sudah dalam kondisi tertimbun lebih dari separuhnya lebar sungai alam tersebut. Beberapa pohon hutan terlihat sudah ditumbang dan menutupi bentangan sungai kebanggaan masyarakat adat sekitar.

Kontur tanah berjenis gambut tebal itupun terlihat berantakan dengan tumbangnya beberapa pokok hutan kayu berdiameter besar memperlihatkan ketidakpatuhan pihak corporasi terhadap komitmen global terkait pembangunan berkelanjutan (SDGs).

PT. SAU merupakan bagian dari perusahaan bubur kertas terbesar di Asia PT. RAPP APR yang beroperasi di kabupaten Pelalawan provinsi Riau.

Kelompok masyarakat yang tergabung dalam wadah GP3 (Gerakan Pemuda Peduli Pelalawan) menuntut pihak perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kerusakan alam. Joe Hendri mengaku telah melaporkan kejadian tersebut kepihak penegak hukum DLHK Pelalawan beberapa waktu lalu.

“Kami dari GP3 akan berjuang bersama masyarakat dan menuntut pihak perusahaan untuk bertanggung jawab atas kerusakan sungai pinang ini. Dengan adanya pelebaran kanal di sebalah hilir sungai Ara, dan kanal di atas sungai Pinang, tentunya perlu di kaji dampak lingkungan, setau saya dengan pelebaran kanal sampai ke sungai Kampar tentunya air gambut menjadi kering dan beresiko besar terhadap kebakaran, dan kerusakan gambut,” kata ketua GP3 yang dikenal dengan sebutan Joe Kampe itu kepada IBC malalui pesan singkat WhatsApp, Minggu (17/10/2021).

Menurut Joe Kampe, kondisi Sungai Pinang setelah normalisasi sampah berserakan membuat rawan kebakaran.

“Kondisi Sungai Pinang sebelum di normalisasi gak ada masalah, baik itu debit air, maupun nelayan lewat mencari ikan. Namun setelah di normalisasi sampah berserakan, air berkurang, sehingga rawan kebakaran,” tandasnya.

Perusahaan HTI yang berada di wilayah Gambut dengan ketebalan 4 meter itupun telah menyalahi peraturan Menteri LHK P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 dan terang-terangan melabrak kesepakatan dunia yang dituangkan dalam SDGs.

Humas PT SAU ketika dihubungi melalui WhatsApp pada Ahad sore (17/10/2021) belum memberikan jawaban terkait konfirmasi pemberitaan media ini.

Penulis : Faisal | YES