IBC, PELALAWAN – Normalisasi sungai serta pelebaran Kanal di hilir Sungai Ara dan di hulu Sungai Pinang oleh perusahaan PT. Selaras Abadi Utama (SAU) dinilai pihak masyarakat telah merusak bentuk asli Sungai Pinang dan mengancam kelestarian biota sungai.

Temuan di lapangan kondisi sungai sudah dalam kondisi tertimbun. Beberapa pohon hutan terlihat sudah ditumbang dan menutupi bentangan sungai kebanggaan masyarakat adat sekitar.

Kontur tanah berjenis gambut tebal itupun terlihat berantakan dengan tumbangnya beberapa pokok hutan kayu berdiameter besar memperlihatkan ketidakpatuhan pihak corporasi terhadap komitmen global terkait pembangunan berkelanjutan (SDGs).

PT. SAU merupakan koorporasi dari perusahaan bubur kertas terbesar di Asia PT. RAPP APR yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Perusahaan HTI yang berada di wilayah Gambut dengan ketebalan 4 meter itupun telah menyalahi peraturan Menteri LHK P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 dan terang-terangan melabrak kesepakatan dunia yang dituangkan dalam SDGs.

Manajemen PT SAU, Andika mengatakan pencucian sungai Pinang berdasarkan permintaan dari kepala desa Sungai Ara, Haryono.

“Perihal pembersihan sungai itu berdasarkan permintaan kepala desa yang bersurat kepada kami untuk memperlancar aliran sungai guna antisipasi kebakaran lahan dan hutan,” kata Andika mewakili pihak PT SAU melalui WhatsApp pada Selasa (19/10/2021).

Ketika ditanyakan apakah surat permintaan kepala desa bisa dijadikan dasar selain dari surat UPK AMDAL dari dinas DLH, Andika enggan berkomentar dan bersikukuh kepad surat permintaan kepal desa Sungai Ara.

“Yang perlu digarisbawahi adalah untuk pembersihan sungai tersebut sesuai permintaan kepala desa. Terkait dengan DLH kami tidak mau berkomentar lebih jauh,” kata Andika menambahkan.

Andika mengklaim pihaknya telah mengantongi izin AMDAL dalam kegiatan tersebut, namun pengakuan tersebut kontras dengan keterangan pihak DLH yang mengatakan tidak adanya permohonan izin dan tidak ada memberikan izin AMDAL ke perusahaan pada saat sidak di lapangan pada Jum’at lalu bersama pihak masyarakat lokal.

Kepala Desa Sungai Ara, Haryono ketika dihubungi melalui WhatsApp messenger tidak memberikan respon atas klarifikasi tersebut hingga berita ini diterbitkan.

Menimbulkan pertanyaan bagi publik atas terbitnya surat permohonan pencucian sungai yang tanpa melibatkan masyarakat dan pihak BPD.

Kecurigaan adanya kepentingan oknum kades menjadi buah bibir dikalangan masyarakat berdasarkan pengakuan anggota BPD Sungai Ara yang mengatakan dalam wawancara bersama media IBC pada Senin lalu.

Penulis : Faisal | YES