IBC, JAKARTA – Ketua SETARA Institute Hendardi menyatakan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) di Mahkamah Konstitusi, telah menunjukkan kekeliruan proses legislasi di DPR RI.

“Salah satu norma pada Pasal 20 ayat (1)
UU PSDN disebutkan bahwa sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk
meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama adalah Komponen
Pendukung yang “terdiri dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
warga terlatih, tenaga ahli dan warga lain unsur warga negara,” ujar Hendardi sambil mengutip bunyi pasalnya melalui keterangannya yang diterima Redaksi, Rabu (27/10/2021).

Hendardi menegaskan meletakkan Polri sebagai komponen pendukung bertentangan dengan bunyi Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Dasar (UUD) Negara RI 1945 yang secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan kekuatan dalam pertahanan dan keamanan negara.

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan
dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan
pendukung,” bunyi pasal 30 ayat 2 UUD 1945.

“Tidak ada penafsiran lain dari bunyi pasal di atas kecuali bahwa dalam kerangka usaha pertahanan dan keamanan negara maka TNI dan Polri adalah kekuatan
utama,” tegas Hendardi.

Selanjutnya Hendardi mengungkapan penjabaran peran lanjutan pada pasal berikutnya terkait peran TNI sebagai
alat pertahanan dan Polri yang menjalankan tugas menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, sama sekali tidak menegasikan
norma umum dan mandat konstitusional yang ada pada Pasal 30 ayat (2) di atas.

“SETARA Institute meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi akan jernih menguji
konstitusionalitas norma dalam UU PSDN dengan mengacu pada mandat konstitusional TNI dan Polri,” ungkapnya.

Bukan hanya soal ini, menurutnya Mahkamah Konstitusi juga didorong untuk mengevaluasi norma-norma lain yang berpotensi memangkas hak konstitusional warga.

“Alih-alih fokus pada penguatan aparatur sipil negara sebagai komponen cadangan, UU PSDN dan peraturan turunannya mempercepat rekrutmen, melatih dan melantik warga sipil menjadi komponen cadangan dengan segala privelege dan potensi abusif penggunaannya pada tahun-tahun politik,” tandas Hendardi.

Penulis : DS | YES