IBC, PELALAWAN – Empat orang karyawan eksekutif di perusahaan PT. Gendaerah Hendana (PT. GH) mendadak di-non job-kan secara sepihak oleh pihak management perusahaan pada Selasa (26/10/2021) sore lalu.

Menurut pengakuan salah satu karyawan di perusahaan tersebut, perintah non job atau penawaran pensiun dini secara paksa itu dilakukan secara tiba-tiba di hari yang sama dengan menyodorkan selembar kertas kepada ke empat karyawannya inisial DS, AM,Dt dan Ir untuk membuat kesediaan atau tidak di-non job-kan dengan tawaran pensiun dini.

“Iya kita dipanggil Selasa sore, tanpa dikasih kesempatan berfikir kami langsung diminta untuk memutuskan terima atau tidak untuk di nonjobkan,” kata salah seorang karyawan kepada awak media di salah satu caffe di Pangkalan Kerinci, Kamis (28)10/2021) siang.

Ketua Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPPP-SPSI PT. Gandaerah Hendana), Thomas Ekaruniawan menyayangkan keputusan sepihak yang dilakukan manajemen perusahaan tanpa melalui tahapan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerja bersama (PKB).

“Pemberian sanksi non job terhadap 4 orang karyawan ini seharusnya melalui evaluasi yang menyeluruh, secara fair dan adil. Dalam penilaian kinerja karyawan seharusnya jangan dilihat hanya dalam sisi salahnya saja. Karena mereka juga pernah mempunyai prestasi, jasa dan kontribusi bagi perusahaan baik di lingkungan kerja, maupun dengan pihak diluar lingkungan perusahaan yang tujuannya untuk membantu perusahaan. Seharusnya itu juga menjadi pertimbangan bagi perusahaan di PT. Gandaerah Hendana yang menjadi dasar dalam menerapkan aturan, mengatur hak dan kewajiban baik untuk pengusaha maupun pekerja di atur di dalam Perjanjian kerja bersama (PKB),” kata Tomas yang juga berprofesi sebagai lawyer itu menjelaskan.

Tomas membeberkan bahwa PMA yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri hulu itu telah melangkahi tahapan surat peringatan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja empat orang karyawan tersebut.

“Sehingga bila ada pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan maupun pekerja itu sudah diatur di dalam PKB. Mulai dari pemberian Surat Teguran, Surat Peringatan I, II, III, sampai Pemutusan Hubungan Kerja sudah sangat jelas diatur di dalam PKB tersebut. Oleh karena itu pemberian sanksi berupa non job tidak ada diatur dan tertulis di dalan PKB, sehingga ini akhirnya menimbulkan perselisihan antara perusahaan dan pekerja seperti sekarang ini karena kesannya ada kesewenang-wenangan yang terjadi. Saya sebagai Ketua PUK SPPP-SPSI PT. Gandaerah Hendana meminta kepada pihak Perusahaan agar kiranya sama-sama menghormati perjanjian Kerja Bersama yang sudah disepakati oleh Perusahaan dan PUK SPPP-SPSI,” ujarnya.

Saat ditanya upaya yang akan dilakukan pihaknya untuk membela hak anggotanya, Tomas mengaku telah menempuh upaya Bipartit sesuai jalur yang disediakan oleh negara dalam menyelesaikan hubungan industrial.

“Permasalahan ini sudah diajukan penyelesainnya secara Bipartit sesuai menisme UU Nomor 2 Tahun 2004, dan diharapkan didapatkan titik temu antara perusahaan dengan pekerja sehingga permasalahan ini dapat selesai dengan baik,” tambahnya menjelaskan kepada awak media, pada Kamis (28/10/2021) siang di salah satu caffee di Pangkalan Kerinci.

Humas PT GH, Renda ketika dihubungi melalui chat WhatsApp terkait permasalahan tersebut enggan menjawab dan langsung memblokir kontak WhatsApp Biro IBC.

Penulis : Faisal | YES