IBC, PELALAWAN – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan Provinsi Riau kembali menarik perhatian publik. Kebijakan yang di inisiasi oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pelalawan, Abu Bakar dengan surat edaran nomor 420/Disdikbud/2021/1149 tanggal 28 Oktobert 2021 yang ditujukan kepada seluruh kepala sekolah SD negeri/swasta dan kepala sekolah SMP Negeri /swasta se Kabupaten Pelalawan ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat.

Dalam surat edaran yang diterima biro IBC, maksud dan tujuan isi dari SE tersebut memiliki arti ambigu alias bel jelas arah dan tujuannya. Asumsi publik seperti yang disampaikan oleh salah satu LSM yang dimuat di salah satu media online menduga adanya perintah membuat seragam baru bagi peserta didik yang mana anggaran untuk itu masih belum diketahui dari mana sumbernya.

Surat Edaran Nomor 420/Disdikbud/2021/1149 tanggal 28 Oktobert 2021.

Ketua DPRD Pelalawan, Baharuddin menyesalkan adanya surat edaran Disdikbud yang disinyalir dimaksudkan untuk pembelian seragam baru yang menurutnya akan menambah beban wali murid di saat masa Pandemi Covid-19.

Bahar juga mendesak Bupati Palalawan untuk meninjau kembali surat edaran oleh anak buahnya yang dinilai tidak peka terhadap masyarakat saat ini.

“Meminta Bupati meninjau kebijakan PLT kadis pendidikan terkait adanya buat baju baru yang memberatkan orang tua wali murid. Ini tidak pas disaat pemerintah sedang konsen terhadap pandemi,” kata Baharuddin, SH dengan kesal ketika di hubungi melalui WhatsApp pada Ahad (31/10/2021) sore.

Menurut politikus Golkar itu, Kadis pendidikan tidak peka dengan kondisi masyarakat saat ini. “Dia mestinya Fokus untuk persiapan tatap muka yang baru dimulai. Bukan membuat kebijakan yang aneh dan memberatkan orang tua wali murid,” ujarnya kesal.

Abu Bakar yang juga menjabat Kasatpol-PP itu rencananya akan dipanggil oleh komisi 1 DPRD Pelalawan terkait kebijakannya yang di nilai tidak sejalan dengan Perda tentang pendidikan gratis.

” Sesuai dengan Perda pendidikan gratis tidak ada lagi pungutan yang tidak berkoordinasi dengan komite sekolah. Kita akan panggil dinas pendidikan ke komisi 1,” tambah Baharuddin.

Abu Bakar bukan baru kali ini saja dikritisi karena kebijakannya yang dinilai aneh oleh ketua DPRD. Beberapa waktu lalu Abu Bakar juga sempat mengeluarkan pernyataan bohong terkait kasus pembukaan lahan oleh pelaku usaha yang belum memiliki izin. Disebuah Chanel YouTube Abu Bakar sempat mengklaim telah melakukan sidak kelokasi alat berat yang sedang membuka lahan di salah satu desa di Teluk Meranti. Namun faktanya hal itu dibantah tegas oleh pengawas lapangan yang diintrogasi oleh ketua DPRD Pelalawan saat sidak.

Bupati Pelalawan yang baru menjabat kurang lebih satu tahunan ini diharapkan banyak pihak agar memilih pembantunya yang bisa menerjemahkan keinginan dan mendukung program kerja selama 3,5 tahun kedepan.

Penulis : Faisal | YES