IBC, PELALAWAN – Pakar lingkungan soroti rusaknya Sungai Pinang yang diakibatkan adanya pencucian sungai hingga penutupan dan merusak beberapa pohon hutan berdiameter besar oleh PT. Selaras Abadi Utama (SAU).

Elvriadi mengatakan penutupan Sungai merupakan perbuatan pengrusakan lingkungan yang bisa dipidanakan.

“Itu Pidana,” komentarnya didalam sebuah grup WhatsApp belum lama ini.

Meski penutupan sungai tersebut diakui pihak PT SAU sebagai ketidaksengajaan, namun dampak yang ditimbulkan sangat merugikan habitat aslinya yang hidup di Sungai Pinang tersebut.

“Yang perlu digaris bawahi adalah untuk pembersihan sungai tersebut sesuai permintaan kepala desa. Tidak ada upaya kesengajaan untuk aliran sungai dalam bentuk apapun. Ini penjelasan dari kami ya bang 🙏,” kata Andika selaku Humas PT Selaras Abadi Utama kepada biro IBC beberapa waktu lalu.

Ketua gerakan Pemuda Peduli Pelalawan (GP3), Joehendri mengatakan pihaknya akan terus mendorong agar persoalan pengrusakan lingkungan atau DAS tersebut hingga ke Kementerian LHK.

“Kami akan berusaha mendorong k
Persoalan ini ke pengadilan dan kementrian lingkungan hidup,” ujar pria yang akrab disapa dengan nama Joe Kampe itu kepada biro IBC melalui telepon pada Senin (1/11/2021).

Joe membeberkan bahwa upaya penggembosan terhadap dirinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan mulai dirasakannya. Pasalnya dirinya mendapat intimidasi dengan pelaporan kepala desa ke Polisi yang diyakininya sebagai fitnah mengada-ada.

“Saya di fitnah yang tidak-tidak, bahkan Kapolsek menelpon saya atas laporan dari kepala desa, dikiranya saya akan takut. Saya akan laporkan balik,” bebernya.

Dari salah satu informan kepada biro IBC mengatakan adanya dugaan penyuapan oleh oknum kepala desa kepada ketua GP3 sebagai gantinya oknum kades tersebut meminta agar persoalan Sungai Pinang tidak usah dibesar-besarkan.

Joe mengatakan dirinya menolak tawaran-tawaran yang sampai kepadanya termasuk sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,-.

“Tawaran-tawaran itu ya biasalah ya, payah saya nak jawab, saya pribadi tidak ada menerima uang itu (Rp 50.000.000,” katanya.

Perusahaan HTI yang berada di wilayah gambut dengan ketebalan 4 meter itupun telah menyalahi peraturan Menteri LHK P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 dan terang-terangan melabrak kesepakatan dunia yang dituangkan dalam SDGs, namun tidak ada tindakan dari perpanjangan tangan KLHK didaerah atau DLH Pelalawan.

Kepala Desa Sungai Ara, Haryono ketika dihubungi melalui WhatsApp guna klarifikasi adanya kabar dugaan penyuapan tersebut tidak memberikan jawaban hingga berita ini diterbitkan.

Penulis :Faisal | YES