IBC, PALEMBANG – Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Sumatera Selatan (DPD REI Sumsel) gelar peresmian graha DPD REI Sumsel diresmiksn oleh Gubernur Sumsel melalui Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Kawasan Permukiman H Basyaruddin Akhmad, Kamis (11/11/2021).

Gubernur Sumsel melalui Kadis Perkim Sumsel H Basyaruddin Akhmad mengatasnamakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mengapresiasi keberadaan Graha DPD REI Sumsel dimana perkembangan industri perumahan property yang mulai membaik pada tahun 2021 menjadikan sektor ini sebagai salah satu tumpuan perekonomian Sumsel.

“Sektor property real estate merupakan sektor yang tumbuh pada triwulan pertama 2021 sebesar 3.74 persen dan sektor kontruksi pada triwulan kedua 2021 tumbuh sebesar 0.71 persen yang didorong oleh beberapa aspek yaitu terealisasi belanja modal Pemprov Sumsel untuk kontruksi mengalami kenaikan hampir 75 persen dan meningkatnya kegiatan pembangunan infrastruktur,” katanya.

Basyaruddin mengungkapkan bahwa Pemprov Sumsel optimis dengan pertumbuhan sektor property pada tahun 2021 akan mencapai 10 persen dengan adanya kebijakan perizinan terutama oleh pemerintah Kabupaten Kota se-Sumsel dapat segera terwujud pembangunan property akan menciptakan sentra ekonomi baru di daerah sekitarnya

“Pada tahun 2020 backlog selisih antara kebutuhan dan ketersediaan rumah di Provinsi Sumsel berjumlah 247297 unit rumah sedangkan becklog kepemilikan berjumlah 380 rumah sekitar 4-5 persen rakyat Sumsel belum memiliki rumah, artinya becklognya masih tinggi, oleh karena itu saya harapkan kepada pengembangan perumahan harus lebih serius menggarap pasar perumahan,” ujarnya.

Selanjutnya Basyaruddin menjelaskan permasalahan utama terkait pengembangan perumahan REI Sumsel masih menyasar ke sektor formal, sehingga masyarakat MDR yang mendapatkan perumahan yang menyumbang becklog tertinggi itu masih disektor formal yaitu ASN, TNI, Polri, BUMN dan BUMD

“Permasalahan utama di Republik ini 75 persen dari MDR itu adalah sektor informal yaitu tukang, buruh harian lepas, penyapu jalan, dan pemulung. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 A Ayat 1 yaitu menjadi tanggung jawab kita, oleh karena itu kami berharap kedepan REI Sumsel tidak hanya berfokus pada sektor formal saja, tetapi juga sektor informal juga digarap,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD REI Sumsel Zeewy Salim mengatakan gedung Graha DPD REI Sumsel merupakan perpindahan dari gedung lama jalan Basuki Rahmad yang terdampak dari pelebaran jalan dan rencana pemerintah akan membangun Flyover

“Dampak dari pembangunan Flyover itu gedung REI terkena area Parkir dan dengan kapasitas anggota kami terus bertambah tiap tahunnya, oleh karena itu kami harus mencari tempat yang lebih representatif, lebih luas, lebih nyaman, dan parkir yang lebih luas,” ujar pria yang biasa disapa Ko Awi.

Ko Awi menjelaskan Gedung Graha DPD REI baru merupakan milik sendiri yang dibeli dari dana iuran anggota dan aspirasi pribadi anggota dan gedung grahanya 2 (dua) ruko 3 (tiga) lantai

“Gedung ini kami fokuskan untuk melakukan kegiatan pembinaan terhadap anggota dan kegiatan REI Sumsel baik kerjasama dengan Forkompinda maupun steakholder lainnya dimana jumlah anggota kami 330 anggota yang tersebar di 17 Kabupaten Kota se-Sumsel dan untuk anggota baru yang ingin bergabung dengan DPD REI Sumsel dengan persyaratan Yaitu berbadan hukum dengan berbentuk PT, memiliki project dan memiliki rekomendasi minimal dua perusahaan rekanan yang sudah menjadi anggota REI Sumsel minimal 2 tahun,” jelasnya.

Selanjutnya Ko AWI menerangkan bahwa Permen Nomor 9 Tahun 2009 terkait dengan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos), DPD REI Sumsel sudah beberapa kali melakukan serah terima Fasum Fasos dan pertama kali dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang sebesar 330 miliar dari 18 perusahaan.

“Kita sudah menyerahkan Fasum Fasos kepada Pemkot Palembang dan Kabupaten Banyuasin dan ini akan terus bergulir tidak berhenti hanya sampai disini, ada 17 Kabupaten Kota yang akan kita terapkan akan melakukan pembinaan kepada anggota-anggota DPD REI untuk menyerahkan Fasum Fasos kepada Pemerintah setempat sebagai aset daerah,” terangnya.

Terakhir Ko Awi menambahkan terkait dengan becklog perumahan di Sumsel, sudah dijelaskan oleh Kadis Perkim Sumsel bahwa Ada becklog kurang lebih 385 ribu dengan 4-5 persen dari jumlah penduduk Sumsel

“Kita mendukung dan mensupport program pemerintah untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, karena bagaimanapun kami merupakan mitra atau steakholder strategis dalam hal pembangunan,” tutupnya.

Penulis : Zul | YES