IBC, JAKARTA – Gubernur Non Aktif Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah (NA) dituntut Jaksa KPK 6 tahun penjara. Hal itu terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi atas proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Komite Rakyat Nasional-Jokowi melalui Sekretaris Jenderalnya, Akhrom Saleh memberikan apresiasi kepada pihak KPK yang telah menegakkan hukum bagi para pelaku koruptor. Namun sayangnya kata Akhrom, terduga pelaku penyuapan gubernur non aktif justru belum terdengar diproses secara hukum.

Oleh karena itu, lanjut pria yang sedang menempuh sekolah tinggi ilmu hukum ini menanyakan kepada KPK, kenapa para terduga penyuapan tersebut belum diproses secara hukum?

“Salahsatunya seperti kontraktor, Ferry Tanriadi yang belum terdengar diproses secara hukum. Nah kenapa dia belum diproses?” tanya Akhrom saat dimintai tanggapannya, Selasa 16 Nopember 2021.

Maka dari itu, selaku pendukung Presiden Joko Widodo sejak tahun 2012 yang lalu, Akhrom meminta kepada Lembaga Anti Rasuah tersebut pun memproses para terduga (aktor-aktor) penyuap NA secara hukum.

“KPK tidak boleh tebang pilih, KPK harus gunakan kacamata kuda dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tutup Akhrom.

Penulis : FA|YES