IBC, JAKARTA – Pemerintah baru saja melakukan serah terima aset tanah sitaan satgas BLBI kepada Pemerintah Kota Bogor dan 7 Kementerian/Lembaga seluas 42,6 hektar (Ha) dengan nilai Rp492 triliun.

Salah satu kementerian yang mendapat aset eks-BLBI ini adalah Kementerian Keuangan. Dengan mendapat aset tanah seluas 2.576 meter persegi dengan nilainya mencapai Rp112,3 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jajarannya akan menggunakan tanah eks-BLBI tersebut untuk kantor pajak di berbagai wilayah. Sebab sampai saat ini, banyak kantor pajak yang masih menyewa ruko.

“Mungkin Bapak/Ibu sekalian banyak yang tidak memahami, banyak kantor-kantor dari perpajakan kita masih ada yang menyewa di ruko-ruko, padahal mereka tugasnya sangat penting untuk mengumpulkan keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers penyerahan aset eks-BLBI, Kamis (25/11/2021).

Sri Mulyani menuturkan pihaknya juga akan menggunakan tanah eks-BLBI untuk beberapa kantor bea dan cukai, hingga kantor perbendaharaan.

Tanah yang dihibahkan untuk Kementerian Keuangan tersebar di beberapa wilayah, yakni Batam, Semarang, Makassar, dan Samarinda.

“Jadi kami kalau melihat aset di berbagai daerah yang memang bisa digunakan untuk membangun terutama kantor dari instansi vertikal di Kemenkeu, baik pajak dan bea cukai,” ucapnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, kantor baru membuat sumber daya manusia di instansi vertikal Kementerian Keuangan bisa lebih produktif dan semangat bekerja.

Selain Kemenkeu, beberapa K/L yang mendapat aset tanah, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Pertahanan, Kepolisan Negara RI, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pemberian aset kepada Kemenhan di wilayah Deli Serdang bakal digunakan untuk membangun kapasitas prajurit TNI. Aset tanah ini mencapai 120.000 meter persegi dengan nilai Rp3,13 miliar.

Sementara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mendapat aset tanah di Jakarta Barat senilai Rp6,58 miliar. Rencananya, aset digunakan untuk menyimpan dokumen.

“Pengelolaan aset BLBI juga menjadi penting, jadi jangan sampai kita mengambil aset kemudian tanahnya menjadi tanah liar yang bahkan bisa diserobot lagi oleh berbagai pihak,” tandas Sri Mulyani.

Secara rinci, aset yang dihibahkan mencapai 42,6 hektar (Ha) dengan nilai Rp492 triliun. Tanah untuk Pemkot Bogor mencapai 10,3 Ha dengan nilai Rp345,7 miliar, dan tanah kepada 7 Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai 32,3 Ha dengan total nilai Rp146,5 miliar.

Penulis : DS | YES